Pinusnews.id - Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur Endan Hamdani mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh instansi pemerintah diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik, dengan tiga indikator utama yakni satu peningkatan kapasitas dan administrator organisasi, kedua pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, dan yang ketiga peningkatan pelayanan untuk percepatan pencapaianini.

"Indikator utama tersebut yaitu melalui program reformasi birokrasi pada unit kerja yang ada di lingkungan sekitar Cianjur melalui upaya pembangunan, seperti kehadiran para investor adanya di kantor perizinan," kata Endan Hamdani dalam acara Perencanaan Pembangunan Zona Integritas di halaman Kantor Inspektorat Cianjur, Kamis (26/5/2024).

Menurut Endan Hamdani, pencanangan ini diikuti dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang nanti akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pertama yaitu melalui dinas perizinan, yang kedua sebagai wujud dari bentuk konkritisasi.

Baca Lainnya :

• Penguatan Ekonomi Syariah Jawa Barat untuk Menopang Pembangunan Nasional
• DPPKBP3A Cianjur Lakukan Inovasi Penurunan Angka Stunting
• dr Irvan Nur Fauzi: Jajaran Manajemen RSUD Sayang Cianjur Setiap Selasa Harus Bicara Bahasa Inggris
• Kepala Dinkes Cianjur dr Yusman Faisal: Material Asbes Berbahaya Dapat Memicu Sejumlah Penyakit
• Kadisdikpora Cianjur Ruhli Solehudin: Sekolah Dilarang Minta Iuran untuk Kenaikan Kelas

"Pada acara hari ini juga kita akan menandatangani secara simbolis terkait dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita untuk meningkatkan terkait penilaian reformasi birokrasi di kabupaten Cianjur," imbuh Endan Hamdani. 

Sementara itu, Sekda Cianjur Cecep Alamsyah memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan program itu, tahapan-tahapannya harus menganut pada 6 komponen, yang akan dibahas nanti secara khusus.

"Terpenting adalah unitnya yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan finansial, yang berkaitan langsung dengan masyarakat, untuk ini unit-unik kerja yang berkaitan langsung ini pun beresiko tinggi terhadap praktik-praktek yang tidak sesuai dengan pembangunan zona integritas," tutur Cecep Alamsyah. 

Kemudian Sekda Cianjur  menambahkan, harus bekerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan zona integritas.

"Kita harapkan tidak hanya sekedar seremonial belaka, dan setelah itu kembali lagi seperti biasa kerjanya. Jadi saya mohon yang hadir, bagaimana kita cepat mengubah praktek kebiasaan, adat istiadat, budaya kerja yang memang belum sesuai dengan norma-norma ini, karena kita sudah terbiasa berada di situasi dan kondisi seperti itu," harap Cecep Alamsyah. 

Pada bagian lain, Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan hal terkait kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini. 

"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Cianjur dan jajarannya, karena telah mempersiapkan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Bupati Cianjur menambahkan, makna dari kegiatan tersebut merupakan tolak ukur pencapaian kinerja yang selama ini kita laksanakan, dan tidak lupa juga untuk menindaklanjuti apa saja kekurangannya. 

"Kinerja yang belum tercapai segera benahi dan tuntaskan, sehingga menjadi soluasi dikemudian hari, dan tentu saja sesuai dengan tupoksinya masing-masing," jelas Bupati Herman Suherman. (dens).