Alih Fungsi Lahan Dataran Tinggi Cianjur: Ancaman Banjir yang Semakin Nyata

Pinusnews.id - Wilayah dataran tinggi Cianjur, Jawa Barat, yang dulu dikenal sebagai oase hijau dengan perkebunan teh dan kopi yang rindang, kini menghadapi ancaman baru yakni banjir. Fenomena ini bukan lagi kisah banjir bandang di dataran rendah, melainkan genangan air yang merayap ke ketinggian. Pemerintah Kabupaten Cianjur menilai alih fungsi lahan menjadi pemicu utama, mengubah lanskap alam yang seharusnya menyerap air menjadi sumber limpasan deras.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menyuarakan kekhawatiran ini secara terbuka. “Di wilayah dataran tinggi mulai terjadi banjir, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan,” katanya di kawasan Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, pada Jumat 8 Mei 2026. Pernyataan ini mencerminkan pergeseran dramatis: daerah yang relatif aman dari genangan kini menjadi sorotan serius pemerintah daerah.

Kajian pemerintah daerah mengungkap fakta mencolok bahwa perubahan fungsi lahan dari tanaman keras seperti kopi dan teh ke perkebunan sayuran, telah menurunkan daya serap tanah secara signifikan. Akar tanaman keras yang dalam mampu menahan air hujan, sementara sayuran berakar pendek justru mempercepat aliran permukaan. Saat hujan deras mengguyur, air tak lagi meresap, melainkan mengalir deras ke hilir, memperbesar risiko banjir.

Baca Lainnya :

• Pesantren Roboh, Belasan Santri Tertimpa Bangunan
• Mobil Angkutan Umum Tertimpa Pohon, 2 Sopir Dilarikan ke Rumah Sakit 
• Babak Baru, Usai Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Warga, satu Pelaku Kabur
• Bupati Herman Suherman : Cianjur Harus Steril dari Covid-19
• Dipancing dengan Perempuan, Tertangkaplah Komplotan Pencuri Domba

Bupati menjelaskan lebih lanjut, “Alih fungsi lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran menjadi salah satu faktor paling menonjol dalam kajian tersebut.” Tekanan ekonomi petani, yang tergiur harga sayuran fluktuatif tinggi, mendorong konversi lahan ini. Namun, dampaknya jangka panjang: erosi tanah meningkat, kesuburan menurun, dan ekosistem dataran tinggi terganggu.

Koordinasi lintas pemerintah menjadi langkah krusial. Pemkab Cianjur telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu. Upaya ini mencakup pemetaan ulang zona pertanian, pembatasan alih fungsi, dan restorasi lahan kritis untuk mengembalikan fungsi resapan air.

Langkah provinsi diharapkan membawa perubahan nyata. “Kami berharap langkah yang dilakukan pemerintah provinsi dapat memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Cianjur,” ujar Bupati. Ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen untuk keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.

Dampak banjir tak hanya fisik, tapi juga sosial-ekonomi. Petani sayuran kehilangan panen, wisatawan menghindari Puncak, dan warga hilir was-was setiap musim hujan. Alih fungsi lahan mencerminkan dilema pembangunan dimana keuntungan jangka pendek versus keberlanjutan jangka panjang.

Pemerintah menegaskan prioritas: pembangunan dan aktivitas ekonomi harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Regulasi ketat, insentif untuk tanaman keras, dan edukasi petani bisa menjadi solusi. Cianjur bisa menjadi model bagi daerah pegunungan lain di Indonesia.

Pada dasarnya alam tak bisa terus dieksploitasi tanpa konsekuensi. Dengan tindakan cepat, dataran tinggi Cianjur bisa kembali aman, menjaga warisan hijau untuk generasi mendatang. (dens).