DPRD Cianjur Percepat Penyempurnaan Perubahan APBD 2026 demi Layanan Publik yang Lebih Baik

Pinusnews.id - DPRD Kabupaten Cianjur kembali menunjukkan kinerja yang responsif dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui Rapat Paripurna pada Senin, 12 Oktober 2026, DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. 

Upaya ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting agar anggaran daerah dapat segera ditetapkan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Cianjur.

Proses penyempurnaan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 yang sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sesuai mekanisme yang berlaku, setiap Raperda APBD maupun perubahannya memang perlu melalui evaluasi gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Baca Lainnya :

• Posbakum Pengadilan Negeri Cianjur, Banyak Tangani Kasus Pidana 
• Waspadai, 7 Kecamatan di Cianjur Tren Covid-19 Meningkat 
• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik
• HWC Silaturakhmi, Dandim 0608 Cianjur Dukung Pelestarian Ngaos, Mamaos, Maenpo 
• Wagub Jabar dengan Assyafir Jinnat Anaem Bahas Pembangunan 1000 Masjid 

Pada tahapan kinerjanya berikutnya dengan segera menindaklanjuti catatan evaluasi tersebut, DPRD Cianjur menunjukkan kesungguhan menjaga tahapan legislasi agar tetap tertib, akurat, dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Kinerja DPRD Cianjur dalam agenda ini terlihat dari kemampuannya menjembatani kepentingan pemerintah daerah, arahan pemerintah provinsi, serta kebutuhan masyarakat. Pimpinan DPRD menetapkan penyempurnaan Raperda sesuai hasil evaluasi sebagai tahapan akhir proses penganggaran daerah. 

Semua itu menandakan yang mengandung pengertian, dewan tidak berhenti pada persetujuan awal, tetapi memastikan dokumen anggaran telah memenuhi ketentuan dan siap dilaksanakan. Sikap ini mencerminkan fungsi legislasi dan pengawasan yang dijalankan secara bertanggung jawab.

Bagi masyarakat Cianjur, percepatan penetapan Perubahan APBD 2026 memiliki makna yang sangat praktis. Anggaran yang segera sah akan mempercepat realisasi program dan layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar lainnya.

Kehadiran DPRD yang aktif, cermat, dan kooperatif dalam proses ini menjadi bukti bahwa lembaga legislatif daerah hadir bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai motor penggerak tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak pada rakyat. (dens).