Dinas PUTR Cianjur: Integritas Menjadi Kunci Pelayanan yang Bersih dan Terpercaya

Pinusnews.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur kembali menunjukkan komitmennya membangun birokrasi yang bersih melalui sosialisasi anti gratifikasi. Kegiatan ini harus dijadikan pengingat penting bahwa setiap pegawai harus mampu membedakan antara pemberian biasa dan gratifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan sikap tegas menolak gratifikasi, Dinas PUTR Cianjur ingin memastikan setiap keputusan dan layanan publik diambil secara profesional, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kepala Dinas PUTR Cianjur, Eri Rihandiar, menegaskan bahwa integritas harus menjadi fondasi dalam setiap pekerjaan aparatur. 

Baca Lainnya :

• Posbakum Pengadilan Negeri Cianjur, Banyak Tangani Kasus Pidana 
• Waspadai, 7 Kecamatan di Cianjur Tren Covid-19 Meningkat 
• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik
• HWC Silaturakhmi, Dandim 0608 Cianjur Dukung Pelestarian Ngaos, Mamaos, Maenpo 
• Wagub Jabar dengan Assyafir Jinnat Anaem Bahas Pembangunan 1000 Masjid 

“Mari bersama membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Karena pelayanan yang berintegritas adalah fondasi utama terciptanya pemerintahan yang baik,” ujarnya di Cianjur, belum lama ini.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menggugurkan netralitas.

Komitmen anti gratifikasi ini sejalan dengan langkah Dinas PUTR Cianjur yang sebelumnya menandatangani fakta integritas sebagai wujud nyata pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Bagi dinas yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang, integritas menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur, pengelolaan jalan, jembatan, irigasi, hingga pelayanan perizinan tata ruang.

Namun demikian, ketika pengelolaan anggaran dan proyek dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, maka masyarakat akan semakin lebih percaya bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.

Lebih dari itu, budaya anti gratifikasi juga mendukung kinerja Dinas PUTR Cianjur dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Dinas ini terus berupaya meningkatkan kualitas jalan, memperluas akses wilayah selatan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis demi kelancaran mobilitas serta perekonomian masyarakat.

Untuk hal itu, dengan menjunjung prinsip “Gratifikasi? Tolak, Laporkan, dan Jaga Integritas,” Dinas PUTR Cianjur membuktikan bahwa pembangunan yang baik tidak hanya dibangun dari aspal dan beton, tetapi juga dari kejujuran dan dedikasi seluruh aparaturnya. (dens).