Disdikpora Cianjur Percepat Pemenuhan SLF Sekolah demi Izin Operasional

Pinusnews.id - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur tengah menunjukkan kinerja yang aktif dalam menjawab persoalan penting di dunia pendidikan yakni kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan sekolah.

Bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, Disdikpora Cianjur menggelar sosialisasi SLF kepada seluruh satuan pendidikan. Langkah ini menjadi bentuk nyata kepedulian dinas agar sekolah tetap dapat beroperasi secara legal, aman, dan nyaman bagi peserta didik.

SLF sendiri bukan sekadar dokumen administratif. Sertifikat ini menunjukkan bahwa sebuah bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan fungsi. Bagi sekolah, SLF menjadi salah satu syarat penting dalam perpanjangan izin operasional.

Baca Lainnya :

• Posbakum Pengadilan Negeri Cianjur, Banyak Tangani Kasus Pidana 
• Waspadai, 7 Kecamatan di Cianjur Tren Covid-19 Meningkat 
• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik
• HWC Silaturakhmi, Dandim 0608 Cianjur Dukung Pelestarian Ngaos, Mamaos, Maenpo 
• Wagub Jabar dengan Assyafir Jinnat Anaem Bahas Pembangunan 1000 Masjid 

Sayangnya, kondisi di Cianjur masih menghadapi tantangan besar karena belum ada sekolah negeri maupun swasta yang mengantongi SLF. Hal ini membuat sejumlah pengelola sekolah, terutama sekolah swasta, mengeluh saat memperpanjang izin operasional yang telah habis masa berlakunya.

Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, menjelaskan bahwa jumlah satuan pendidikan di Cianjur sangat besar. Dari sekitar 1.800 lembaga PAUD, termasuk TK, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis, hanya empat yang berstatus negeri. 

Sementara itu, dari 1.250 SD sebanyak 1.154 berstatus negeri, dan dari 450 SMP sebanyak 154 berstatus negeri. Data tersebut memperlihatkan betapa luasnya cakupan tugas Disdikpora dalam membina dan melayani satuan pendidikan di Kabupaten Cianjur.

“Sekolah negeri dan swasta di Cianjur belum ada yang mengantongi SLF sehingga banyak dikeluhkan penyelenggara saat hendak memperpanjang izin operasional yang habis,” ujar Ruhli Solehudin. Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan SLF bukan hanya urusan satu atau dua sekolah, melainkan tantangan bersama yang menyangkut ribuan lembaga pendidikan.

Karena itu, Disdikpora Cianjur tidak membiarkan masalah itu berjalan sendiri, melainkan langsung mengambil peran sebagai penghubung antara sekolah dan instansi terkait.

Kendala utama yang dihadapi memang tidak sederhana. Permohonan SLF membutuhkan perencanaan teknis yang baik, biaya yang tidak kecil, serta pelibatan pihak ketiga untuk penilaian bangunan pemerintah. Selain itu, sejumlah sekolah masih harus memperbaiki kondisi bangunannya agar benar-benar layak secara fungsi.

Dalam konteks ini, Disdikpora Cianjur menunjukkan kinerja yang realistis tidak hanya mensosialisasikan kewajiban, tetapi juga memahami kesulitan sekolah dan mencari jalan keluar bersama instansi terkait.

Kerja sama lintas dinas menjadi kunci dari upaya tersebut. Disdikpora Cianjur berkoordinasi dengan DPMPTSP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah pihak terkait lainnya. 

Tujuannya jelas, yaitu mempermudah pemahaman regulasi dan membantu penyelenggara pendidikan memproses SLF serta perpanjangan izin operasional. Pendekatan kolaboratif seperti ini menunjukkan bahwa Disdikpora Cianjur berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih terhubung dan tidak menyulitkan sekolah.

Pemerintah daerah juga menargetkan sejumlah sekolah telah memiliki SLF pada 2026, terutama sekolah yang bangunannya sudah memadai dan layak. Ruhli menegaskan bahwa fokus Pemkab Cianjur adalah menyediakan sarana dan prasarana belajar yang layak, meskipun pemenuhan berbagai persyaratan membutuhkan biaya besar.

Komitmen ini sejalan dengan upaya Disdikpora Cianjur dalam memperbaiki sarana sekolah secara bertahap, termasuk menargetkan peningkatan perbaikan sekolah rusak sebesar 20 persen pada 2026.

Dengan langkah sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan ini, Disdikpora Cianjur memperlihatkan kinerja yang proaktif dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. SLF memang membutuhkan proses dan anggaran, tetapi kehadirannya penting untuk menjamin keselamatan anak didik serta kepastian hukum bagi sekolah.

Jika upaya ini berjalan konsisten, sekolah-sekolah di Cianjur tidak hanya memiliki izin yang lengkap, tetapi juga lingkungan belajar yang lebih aman, tertib, dan berdaya saing. (dens).