Pinusnews.id - Puluhan desa di berbagai kecamatan terpaksa mengembalikan uang ratusan juta rupiah ke kas daerah setelah Inspektorat Daerah (Itda) menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran.Kepala Itda Kabupaten . . .
Pinusnews.id - Presiden Prabowo Subianto menyerukan langkah konkret dalam menghadapi persoalan distribusi pangan nasional, khususnya praktik-praktik yang merugikan petani dan masyararakt. Dalam sambutannya saat . . .
Pinusnews.id - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur tengah menghadapi badai finansial. Pasalnya, Sepanjang tahun 2024, rumah sakit milik pemerintah daerah ini mencatat kerugian fantastis yang menembus angka . . .
Oleh : Unang Margana Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah . . .
Pinusnews.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas . . .
Pinusnews.id - Tarif listrik kembali menjadi penyumbang inflasi di Jawa Barat. Kembali normalnya tarif listrik pascabayar mengakibatkan April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,01 persen secara month to month di Jawa . . .
Pinusnews.id - Gubernur Dedi Mulyadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar lebih galak lagi menertibkan pinjol nakal dan ilegal yang merugikan.Dedi juga mengajak OJK menertibkan lembaga financing non - perbankan . . .
Pinusnews.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga melaporkan . . .
Pinusnews.id - Sebanyak 354 desa di Kabupaten Cianjur hingga kini belum menerima Dana Desa (DD) tahap 1 tahun anggaran 2025.Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten . . .
Pinusnews.id - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta Aparatur Negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan . . .
