Rapat Paripurna DPRD Cianjur: Menyempurnakan Raperda dan APBD 2026 Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Pinusnews.id - Pembukaan Acara dan Kehadiran Pemimpin Daerah

Pada Senin, 29 Desember 2025, Gedung DPRD Kabupaten Cianjur menjadi saksi atas gelaran Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hj. Metty Triantika. Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, hadir secara penuh untuk menyimak dan berkontribusi dalam pembahasan krusial ini. Kehadiran bupati menegaskan komitmen eksekutif daerah dalam sinergi dengan legislatif, di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks pasca-pandemi dan dinamika ekonomi nasional.

Laporan Pansus atas Rancangan Peraturan Daerah

Baca Lainnya :

• Cianjur Dapat Penghargaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba
• Di Cianjur Pembelajaran Tatap Muka Diundur, Jarak Jauh Diutamakan
• Tahun 2020 di Cianjur Kriminalitas Turun, Kasus Narkoba Meningkat 
• Awas Hati-Hati, Ada Oknum Satpol PP Cianjur Lakukan Penipuan
• Kontes Burung Bergengsi di Pendopo Tumaritis Cianjur

Pusat perhatian rapat tertuju pada penyampaian laporan dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV DPRD Cianjur. Mereka membahas secara mendalam hasil evaluasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur, ditambah tiga Raperda usul eksekutif. Proses ini mencerminkan upaya matang legislatif dalam menyaring aspirasi masyarakat, memastikan regulasi baru selaras dengan visi pembangunan lokal yang inklusif dan transfaran.

Tak hanya Raperda umum, rapat juga menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD terkait penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini krusial karena APBD menjadi instrumen utama alokasi sumber daya daerah, menjawab prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di tengah keterbatasan fiskal provinsi.

Rapat Paripurna ini bukan sekadar formalitas, melainkan tonggak penting dalam tata kelola pemerintahan Cianjur. Dengan melibatkan bupati dan ketua DPRD, proses pembahasan menjamin transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan prinsip good governance. Hasilnya diharapkan memperkuat fondasi regulasi yang adaptif terhadap tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi hijau di wilayah pedesaan Jawa Barat.

Menuju akhir 2025, rapat ini membuka jalan bagi implementasi Raperda dan APBD 2026 yang lebih efektif. Harapannya, sinergi eksekutif-legislatif ini akan menghasilkan kebijakan pro-rakyat, mendorong kesejahteraan warga Cianjur. Keberlanjutan proses seperti ini akan menjadi kunci sukses pembangunan daerah di era otonomi yang semakin matang. (dens).