Pemda Cianjur Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
Oleh : dens

Pinusnews.id - Bupati Cianjur, H. Mohammad Wahyu Ferdian, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Acara ini berlangsung di Bale Praja, diikuti secara luring maupun daring oleh jajaran Pimpinan Perangkat Daerah, pada Senin (28/7/2025).

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni perwakilan dari Kementerian PAN dan RB yang memaparkan materi tentang Pembangunan Zona Integritas, serta perwakilan dari RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat, yang menyampaikan success story pembangunan zona integritas.

Dalam sambutannya, Bupati Cianjur menekankan pentingnya komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih serta melayani.

Baca Lainnya :

• Pom Mini Hangus Terbakar dan Meledak di Sukaluyu
• Manajemen Qoha Ajak Patuhi Prokes 3M dan Konsumsi Air Minum Sehat
• Potensi Anak Didik SSB Yudhistira Cianjur Butuh Dilirik
• Paslon Toha-Ade (Hade) : Selamat, Hasil Quick Count Versi Cyrus Network BHS-M Unggul
• Hitungan Sementara Suara Pilkada 2020 di Cianjur

“Setiap individu di lingkungan birokrasi harus memiliki integritas tinggi dan komitmen penuh untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan lima poin utama yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi zona integritas, yakni: penguatan komitmen dan integritas, penyempurnaan sistem dan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bupati juga menegaskan bahwa terdapat enam area perubahan yang harus segera dibenahi dalam rangka pembangunan zona integritas, yaitu: Manajemen Perubahan, merubah mindset aparatur agar melayani, bukan minta dilayani; Tata Laksana, menyusun standar operasional yang jelas dan transparan; Manajemen SDM, mengedepankan sistem merit dalam pengembangan karier dan kompetensi; Akuntabilitas, program dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan; Pengawasan, memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan; dan Pelayanan Publik, terus berinovasi demi meningkatkan kepuasan masyarakat.