Oknum ASN Pemkab Cianjur yang di OTT Terancam 4 Tahun Penjara

Pinusnews.id - Bawaslu Cianjur akan memanggil dua orang saksi kasus tindak pidana pemilu, politik uang yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Cianjur, Yana Sopyan mengatakan, kasus tersebut saat ini sudah masuk ke tahap klarifikasi, dan dalam waktu dekat ini dua orang saksi akan dipanggil.

"Kedua saksi ini adalah EK dan Caleg yang OS bantu itu," kata Yana, Kamis (21/02/2024).

Baca Lainnya :

• Rakor Kepala Daerah, Bey Machmudin Apresiasi Kerja Kolekif Bupati dan Wali Kota
• Tahap I Ditutup, 200.601 Jemaah Lunasi Biaya Haji 1445 H/2024 M
• Mulanya Histeris, Puluhan Karyawan Pabrik Boneka di Cianjur Kesurupan
• Bey Machmudin: Momentum Menyamakan Visi Membangun Jawa Barat
• 2,2 Miliar Orang di Dunia Alami Gangguan Penglihatan, Kongres APAO ke-39 Diharapkan Lahirkan Solusi

Yana menyebutkan, kedua saksi akan dimintai klarifikasi, oleh Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kejaksaan Negeri, dan Polres Cianjur agar persoalan ini lebih terang benderang lagi.

"Kita akan mencari fakta fakta baru menyangkut dugaan tindak pidana Pemilu ini," ucapnya.

Terduga OS, lanjut Yana, pada saat tertangkap tangan sedang membawa puluhan amplop putih berisi uang sebesar Rp30 ribu, memang mengakui ada niatan untuk dibagikan di sekitaran rumahnya. Namun belum sempat dibagikan, karena keburu tertangkap oleh Tim Satgas Money Politik.

"Yang bersangkutan tertangkap tangan pada saat masa tenang Pemilu 2024 ini," imbuh Yana.

Dikatakannya, uang yang akan OS pergunakan untuk kegiatan money politik adalah milik pribadi dan istrinya. Dan terduga juga menyatakan bahwa, apa yang diperbuatnya adalah inisiatif mereka berdua.

"Setelah semua saksi dimintai klarifikasi. Maka akan dilakukan pendalam," katanya.

Ditegaskan oleh Yana, apabila terduga terbukti melakukan tindak pidana Pemilu, maka hukumannya adalah penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 48 juta. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 532 ayat 2. (tim).