Pinusnews.id - Kabupaten Cianjur kembali tercatat memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di antara 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan angka IPM Cianjur sebesar 69,84. Meski ada perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, posisi di peringkat 27 tetap menjadi bayangan panjang bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Peningkatan yang terjadi memang nyata, yakni bertambah 0,95 poin dari angka 68,89 pada 2024. Namun, kenaikan kecil itu belum cukup menggeser posisi Cianjur dari dasar tangga peringkat provinsi. Angka ini menjadi pengingat bahwa upaya peningkatan kualitas hidup terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih memerlukan langkah lebih besar dan terencana.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengakui bahwa IPM yang masih rendah merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kabupaten. Ia menyebut luas wilayah dan karakteristik geografis Cianjur sebagai salah satu hambatan serius dalam pemerataan pembangunan.

Baca Lainnya :

• Dana Milyaran Jangan Semena-Mena Digunakan Kepala Desa
• Plt. Bupati Cianjur : Camat Harus Sediakan Tempat Isolasi Mandiri
• Fakta Baru, Dewan Temukan Orang Kaya di Cianjur Dapat BPNT
• Hebat, Cianjur Punya Dana 15 Miliar untuk Jaminan Persalinan
• Oknum Wartawan Resahkan Pondok Pesantren di Cianjur

“Terkait IPM, kita menyadari Cianjur memang memiliki daerah yang luas, masyarakat banyak. Bukan daerah perkotaan tapi kabupaten,” katanya usai peringatan Hari Jadi Cianjur ke-349.

Gambaran geografis tersebut berimplikasi pada layanan publik yang belum merata seperti akses ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur seringkali lebih sulit dijangkau oleh warga di kawasan terpencil.

Kondisi ini berdampak langsung pada kesempatan pendidikan, status kesehatan, dan akhirnya angka IPM yang lamban meningkat. Untuk itu, strategi pembangunan yang sensitif lokasi menjadi penting supaya manfaat pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun demikian, Bupati Wahyu menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas pihak pemerintah pusat, provinsi, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperbaiki indikator-indikator dasar IPM.

“Tentu jadi cita-cita kita semua untuk meningkatkan IPM. Kami bekerja keras dibantu berbagai elemen masyarakat, menaikkan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Semoga ke depannya IPM meningkat,” ujarnya. 

Dukungan dari provinsi juga mengerucut pada langkah konkret. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur memperkuat akses pendidikan terutama di wilayah selatan yang selama ini masih terbatas layanan. Ia menginstruksikan pendataan daerah yang jauh dari sekolah dan penyediaan lahan oleh kabupaten untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang akan didanai atau dibangun oleh Pemprov.

“Dorong anak-anak di selatan Cianjur untuk sekolah. Perbanyak layanan pendidikan. Daerah mana yang jauh dari sekolah didata. Siapkan lahannya oleh (pemerintah, red) kabupaten, nanti dibangun oleh Pemprov,” tegasnya.

Ke depan, kenaikan IPM Cianjur akan bergantung pada sinergi kebijakan dan implementasi di lapangan yakni menata akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan primer, memperbaiki infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan yang menyasar kelompok paling rentan.

Meskipun Cianjur berada pada posisi 27 itu bukan akhir cerita, tetapi pemacu untuk mempercepat langkah agar angka IPM tumbuh lebih signifikan dan kualitas hidup warga Cianjur meningkat merata. (dens).