Diskominfo Cianjur Perkuat Dampak Digital Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur tengah serius menata langkah transformasi digitalnya. Baru-baru ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) bersama BKPSDM dan Inspektorat mengikuti Penilaian Dokumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 di Aula Diskominfo, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi nasional untuk memastikan bahwa layanan publik berbasis teknologi di Cianjur benar-benar berjalan efektif dan terukur.

Evaluasi ini menjadi tonggak awal pengukuran capaian penerapan kebijakan pemerintah digital di tingkat daerah, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026. Berbeda dari evaluasi SPBE sebelumnya yang lebih menekankan pada kematangan layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Baca Lainnya :

• PMI Cianjur Kirim Relawan ke Lokasi Bencana Mamuju 
• Kamis, Digelar Vaksinasi di Cianjur, Siapa yang Pertama Divaksin?
• Polisi Bekuk Oknum Pendamping PKH Maling Dana KPM Ratusan Juta Rupiah
• Mantaap, Cianjur Jadi Tuan Rumah HPN 2021
• Aneh, Soal BPNT Warga Dapat Ayam Hidup Bukan Daging Ayam

Evaluasi Pemdi 2026 lebih fokus pada dampak nyata layanan digital terhadap masyarakat dan tingkat kepuasan pengguna. Tahapannya pun berlapis: mulai dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, interviu, hingga visitasi langsung ke lapangan.

Kepala Diskominfo Cianjur, Aris Haryanto, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. 

“Melalui kegiatan ini, perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, sekaligus memastikan pemenuhan dokumen dan indikator evaluasi,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya urusan satu dinas, melainkan kerja kolektif yang membutuhkan sinergi kuat antar instansi.

Lebih dari itu, Aris juga menyoroti bahwa upaya ini diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi. Dengan dokumen evaluasi yang lengkap dan terverifikasi, Cianjur bisa memetakan kekuatan dan celah perbaikan dalam layanan digitalnya. Arah tujuannya jelas yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh warga.

Langkah Diskominfo Cianjur ini sejalan dengan tren nasional, di mana puluhan pemerintah daerah lain juga tengah menjalani proses serupa di 2026. Evaluasi kinerja pemerintah digital bukan hanya soal nilai atau peringkat, tapi tentang bagaimana teknologi benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat.

Jika dokumen dan indikatornya kuat, maka layanan digital di Cianjur pun akan semakin andal dari urusan administrasi hingga informasi publik yang terbuka dan akuntabel. (dens).