Pinusnews.id - Ketika kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR mencuat ke publik, gelombang kemarahan pun tak terbendung. Seruan “Bubarkan DPR!” menggema di ruang digital, seolah-olah membubarkan lembaga legislatif adalah jalan pintas menuju keadilan. Namun, di balik kemarahan itu, terselip ilusi yang berbahaya: bahwa kita bisa menghapus satu pilar demokrasi tanpa mengguncang fondasi negara.

DPR bukan sekadar simbol kekuasaan—ia adalah instrumen dalam sistem trias politica yang menjamin keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Membubarkannya bukan solusi, melainkan sabotase terhadap mekanisme kontrol dan representasi rakyat. Kita tidak sedang menyelesaikan masalah, kita sedang menghapus ruang perdebatan yang sah.

Yang lebih ironis, kita sering lupa bahwa anggota DPR adalah cerminan dari kita sendiri. Mereka dipilih melalui proses demokratis. Jika yang terpilih tidak mencerminkan harapan rakyat, maka masalahnya bukan hanya pada mereka—tetapi juga pada kualitas pemilih, proses politik, dan budaya demokrasi yang kita bangun. Kita tidak bisa menuntut parlemen ideal dari masyarakat yang permisif terhadap politik uang, apatis terhadap rekam jejak, dan mudah terbuai oleh retorika kosong.

Baca Lainnya :

• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
• Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
• Ini Hasil Penghitungan Suara Pilkada Cianjur 2020
• Geger, Mayat Pria Ditemukan Meninggal  dalam Rumah
• PLN ULP Tanggeung: Hindari Cuaca Ekstrem dan Jauhi Jaringan Listrik

Kemarahan atas kenaikan tunjangan itu sah. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan. Tapi mengubah kemarahan menjadi seruan pembubaran adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab kolektif. Yang perlu dibubarkan bukan lembaganya, tapi mentalitas elitis dan budaya permisif yang melanggengkan privilese tanpa pengabdian.

DPR bukan musuh. Ia adalah cermin. Jika wajah yang tampak di sana buruk, mungkin kita perlu bertanya: siapa yang meletakkan cermin itu di sana?

Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal mendidik, mengawasi, dan memperbaiki. Kita tidak butuh pembubaran, kita butuh pembaruan—baik di parlemen, maupun dalam kesadaran politik rakyat.