Pinusnews.id - Belum lama ini muncul ke permukaan kasus di lingkungan eksekutif Kabupaten Cianjur, dimana puluhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat "petisi" yang isinya meminta supaya Sekda Cianjur Cecep Alamsyah mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, Sekda Cianjur tidak menanggapinya secara serius, malah permintaan para Kepala OPD dinilai kekanak-kanakan dan sangat tidak etis, karena bertolak belakang dengan aturan. Menurut Cecep Alamsyah, sebaiknya jika terdapat masalah bisa dibicarakan dengan tata cara yang baik menempuh jalur yang semestinya.

Dilain pihak, Bupati Cianjur Herman Suherman menyatakan, Sekda Cianjur Cecep Alamsyah legowo saja atas permintaan para Kepala OPD tersebut, dengan kata lain Bupati Cianjur mendukung terhadap apa yang diminta para Kepala OPD dimaksud.

Baca Lainnya :

• Dinkes Cianjur soroti Bantuan Mie Kadaluarsa untuk Penyintas Puting Beliung
• Dibagi dalam 4 Kloter, 1.436 Jemaah Haji Asal Kabupaten Cianjur Siap Berangkat
• Bersatu Membangun Organisasi Bersama Apdesi Majukan Rakyat Desa
• Terpilih 2 Calon Paskibraka Tingkat Jawa Barat dari SMAN I Cianjur
• Dinas Pendidikan Jabar Sediakan Kuota Khusus bagi Kecamatan yang Belum Miliki Sekolah Negeri

Tetapi, meskipun Bupati Cianjur pro kepada keinginan para OPD, ternyata Sekda Cianjur sama sekali tidak memperdulikannya, sampai pada suatu waktu Sekda Provinsi Jawa Barat menengahinya hingga sampai diislahkan, didamaikan. Walhasil, faktanya para pihak yang "bersengketa" akhirnya rukun-rukun kembali.

Sederat hal ihwal yang menyulut reaksi Sekda Cianjur harus mundur, tidak jelas mengemuka diketahui apa sebab musabab yang mendasar, sehingga konflik itu bergulir sampai ke khalayak ramai. Hanya saja disebutkan sebuah alasan bahwa tidak ada keharmonisan lagi antara para Kepala OPD dengan Sekda Cianjur.

Melihat situasi dan kondisi sebelum islah, memang terjadi suatu "keanehan" karena kejadiannya begitu mendadak. Misalnya seperti ada seorang Kepala OPD mengundurkan diri secara tiba-tiba yang kemudian viral. Lalu kemunduran Kepala OPD itu diduga akibat tidak mampu "mendukung" untuk melengserkan Sekda Cianjur, atas perintah oknum tertentu. Bahkan, terdapat dugaan oknum tertentu itu secara pribadi ke Jakarta dengan tujuan "konfirmasi" bagaimana supaya Sekda Cianjur secepatnya mundur dari jabatannya. Tapi, upaya oknum tertentu tersebut menemui kegagalan. Jadi sepertinya sudah sebanyak 3 kali ada upaya menjatuhkan Sekda Cianjur untuk melepas jabatannya.

Jika diurai secara acak, melihat fakta-fakta di lapangan yang memang samar-samar tercium berbau konflik kepentingan di lingkungan eksekutif Pemerintahan Cianjur, maka diambil dari berbagai sumber terdapat jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan eksekutif antara lain: Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan pemberian gratifikasi; Proses pengeluaran ijin oleh Penyelenggara Negara kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan ataupun pelanggaran terhadap hukum; Proses pengangkatan/mutasi promosi personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi pengaruh dari Penyelenggara Negara; Proses pemilihan partner rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional; Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan; Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi.

Menyikapi semua perihal di atas sampai kepada perdamaian di dalam lingkungan para eksekutif Pemda Cianjur, tentunya sangat diharapkan keberlangsungan kinerja pemerintahan, terutama tentang penanganan kesejahteraan yang semakin baik dan lebih meningkat untuk warga masyarakat di Kabupaten Cianjur. (dens).