Pinusnews.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan kebijakan mengenai donasi Rp 1.000 per hari dari warga akan segera diterapkan di Kabupaten Cianjur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pegawai pemerintah hingga pelajar, untuk mendukung program bernama "Rereoangan Sapoe Sarebu" atau "Poe Ibu". Dana yang terkumpul difokuskan untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menilai program Poe Ibu dapat memberikan manfaat luas bagi semua kalangan masyarakat. “Sebelum pelaksanaan, kami akan menggelar rapat koordinasi guna membahas mekanisme dan teknis pelaksanaan di lapangan. Setelah itu, program ini akan mulai dijalankan,” ujarnya kepada wartawan di Pendopo Cianjur, belum lama ini. Tahap awal implementasi program ini akan dimulai di lingkungan pemerintahan daerah, kemudian meluas ke lingkungan RT/RW, masyarakat umum, dan pelajar.

Bupati Wahyu menegaskan bahwa donasi ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan bagi warga.“Hari ini kita memberikan bantuan, suatu saat mungkin kita yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, kami berharap desa dan masyarakat mengikuti program ini setelah diterapkan di lingkungan pemerintah,” tambahnya.

Baca Lainnya :

• Info untuk Bupati Cianjur, 170 Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjungsari Harus Cepat Dibantu 
• Pulihkan Ekosistem, Komunitas Mancing BMWC Tanam Ribuan Benih Ikan
• Satpol PP Cianjur Sambut Tahun Baru dengan Operasi Miras
• Awas Copet di Angkot Cianjur Makin Menggila
• Giat Operasi Yustisi di Kawasan Wisata Cibodas, Cianjur

Seorang Pengamat Sosial Kemasyarakatan di Cianjur mengomentari program POE ibu, ini dapat menjadi sumber dana tambahan yang efektif, untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang seringkali terabaikan. Bantuan yang terkumpul dari semua lapisan masyarakat, meski kecil secara individu, akan memberikan dampak kolektif yang signifikan. Menumbuhkan budaya gotong royong dan solidaritas sosial antar warga, memupuk rasa kebersamaan dalam menyelesaikan masalah bersama.

Dengan sifat sukarela, program ini tidak memaksa warga namun mengajak partisipasi aktif yang lebih bermakna. 

"Karena bantuan Rp1000 bersifat sukarela, tingginya partisipasi masyarakat sulit dipastikan sehingga pengumpulan dana mungkin kurang optimal. Pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak menimbulkan kecurigaan," katanya.

Ia juga menambahkan, penerapan yang tidak merata atau kurang sosialisasi dapat menimbulkan ketimpangan manfaat di masyarakat. Risiko penyalahgunaan dana harus diminimalkan dengan pengawasan yang ketat.

Secara keseluruhan, lanjutnya, kebijakan donasi Rp 1.000 ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, selama pelaksanaannya dijalankan dengan transparan, partisipasi aktif, dan pengawasan yang baik. (dens).