PinusNews.id - Dunia abad ke-21 sedang menghadapi perubahan geopolitik yang sangat kompleks. Konflik antarnegara besar, perang dagang global, krisis energi, ancaman resesi, hingga ketidakstabilan rantai pasok pangan dunia telah menciptakan tekanan besar terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam penguasaan teknologi, energi, dan sumber daya strategis semakin memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi nasional menjadi faktor utama dalam menjaga eksistensi suatu bangsa. Dalam kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian nasional dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Di tengah situasi global tersebut, visi Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah pembangunan yang menekankan penguatan ekonomi nasional berbasis rakyat atau grass root economy. Pemerintah mulai mendorong swasembada pangan, hilirisasi industri, penguatan koperasi desa, serta penggunaan APBN yang lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya berpusat pada pertumbuhan kota besar dan industri kapitalistik, tetapi juga harus memperhatikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa sebagai fondasi utama ketahanan bangsa.

Pendekatan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep Sosialisme Ekonomi Pancasila. Dalam perspektif ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh rakyat secara adil dan merata. Sosialisme Ekonomi Pancasila bukanlah sosialisme radikal yang menghapus kepemilikan pribadi, melainkan sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai pengendali sektor strategis demi melindungi kepentingan masyarakat luas. Konsep ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Baca Lainnya :

• Rapat Forkopimda dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Cianjur
• Soal Data KPM, Komisi D Siap Panggil TKSK dan Camat Warungkondang
• Meski Dananya Minim, Berani Rombak Kantor, Hasilnya..Wow Keren!
• Ini Hasil Penghitungan Suara Pilkada Cianjur 2020
• Paslon Toha-Ade (Hade) : Selamat, Hasil Quick Count Versi Cyrus Network BHS-M Unggul

Implementasi nilai sosialisme Pancasila terlihat dalam kebijakan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Ketahanan pangan dipandang bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari pertahanan nasional. Ketika dunia menghadapi ancaman krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim global, Indonesia harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran ketahanan pangan, subsidi pupuk, pembangunan irigasi, serta bantuan alat mesin pertanian bagi petani di berbagai daerah.

Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial karena negara hadir secara langsung membantu kelompok produktif masyarakat bawah. Dalam ekonomi kapitalistik murni, distribusi pangan dan produksi pertanian sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun dalam perspektif Sosialisme Ekonomi Pancasila, negara memiliki kewajiban menjaga stabilitas pangan dan melindungi petani dari ketimpangan pasar. Subsidi pupuk, bantuan benih, hingga perlindungan harga hasil panen merupakan bentuk nyata intervensi negara demi menjaga kesejahteraan rakyat kecil.

Selain sektor pangan, implementasi sosialisme Pancasila juga terlihat melalui penguatan koperasi desa dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana memperkuat distribusi hasil pertanian dan meningkatkan posisi tawar petani terhadap tengkulak. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi biasa, tetapi simbol kolektivitas dan gotong royong masyarakat Indonesia. Gagasan tersebut sangat dekat dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi desa pada dasarnya mencerminkan nilai sosialisme yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Sistem ekonomi ini berbeda dengan kapitalisme liberal yang cenderung menempatkan individu dan modal sebagai kekuatan utama pasar. Dalam Sosialisme Ekonomi Pancasila, kesejahteraan bersama lebih diutamakan dibanding keuntungan individu semata. Karena itu, pembangunan ekonomi desa dipandang penting agar masyarakat lokal mampu menjadi pelaku utama ekonomi nasional, bukan sekadar penonton dalam arus globalisasi.

Implementasi nilai sosialisme Pancasila juga terlihat dalam kebijakan hilirisasi industri nasional. Selama puluhan tahun Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah seperti nikel, batu bara, dan hasil tambang lainnya tanpa memperoleh nilai tambah yang maksimal. Akibatnya, keuntungan besar justru dinikmati negara-negara industri maju. Pemerintahan Prabowo melanjutkan strategi hilirisasi dengan tujuan memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Dalam perspektif Sosialisme Ekonomi Pancasila, hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap dominasi kapitalisme global. Negara berusaha menjaga agar kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi objek eksploitasi perusahaan multinasional. Dengan membangun industri pengolahan di dalam negeri, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia melalui peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Arah kebijakan APBN pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat akar rumput melalui penguatan sektor produksi domestik, pembangunan desa, subsidi pertanian, ketahanan energi, dan pengembangan UMKM. Dalam perspektif Sosialisme Ekonomi Pancasila, APBN dipandang bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga alat pemerataan kesejahteraan agar kekayaan nasional dapat dinikmati seluruh rakyat secara adil. Namun, implementasi kebijakan tersebut tetap menghadapi tantangan besar, seperti kebutuhan investasi asing di tengah upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan ketimpangan distribusi anggaran yang dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhirnya, implementasi Sosialisme Ekonomi Pancasila dapat menjadi modal penting bagi eksistensi bangsa Indonesia di abad ke-21. Ketika dunia semakin dikuasai persaingan geopolitik dan kekuatan kapital global, Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemandirian nasional, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan ekonomi grass root, swasembada pangan, hilirisasi industri, koperasi desa, dan penggunaan APBN yang berpihak pada rakyat kecil, Indonesia berupaya membangun fondasi negara yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila.

Penulis : Dosen IAI Al-Azhary Cianjur

.