Ruhli Solehudin: Sekolah Rakyat Cianjur Masih Pending, Lahan 10 Hektare Jadi Kendala Utama

Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya belum bisa direalisasikan pada tahun 2026. Program strategis nasional ini untuk sementara statusnya pending karena terkendala kesiapan lahan dan sarana prasarana yang memadai.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat di Cianjur direncanakan dibangun dari nol, sehingga membutuhkan persiapan yang cukup matang.

"Untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur untuk saat ini agak ada pendingan, jadi belum berjalan untuk sementara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur adalah dari nol," ujar Ruhli kepada wartawan di Cianjur, belum lama berselang.

Baca Lainnya :

• Aneh, Soal BPNT Warga Dapat Ayam Hidup Bukan Daging Ayam
• Pekerja Pembangunan Gedung Setda Cianjur Bagai "Superman"
• Cekcok Soal Batas Tanah, Asep Babak-Belur Dihajar Tetangganya 
• Odang Rohmat, Pengusaha Gula Semut Naringgul, Rekrut 8 Pekerja Akibat Terdampak Covid-19 
• Dua Orang Cianjur Terseret Ombak Pantai Jayanti, Satu Selamat, Satu Orang Lagi Belum Ditemukan

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya lahan yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Program tersebut membutuhkan lahan dengan luas minimal sekitar 10 hektare. Selain luas lahan, pemerintah juga harus memastikan status tanah jelas dan kondisi lahan siap untuk dibangun.

"Di antaranya adalah status tanah, lahan di sini karena memerlukan luasan yang sangat luas minimal 10 hektare. Kemudian selain itu cut and fill," kata Ruhli.

Ruhli juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat pada dasarnya hanya mengalokasikan pembangunan untuk lahan yang sudah dalam kondisi siap bangun. Sementara hingga saat ini, Pemkab Cianjur belum memiliki lahan yang dinilai layak untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. 

"Karena pemerintah pusat hanya mengalokasikan untuk lahan yang sudah siap bangun. Sehingga di Kabupaten Cianjur sampai saat ini belum ada lahan yang layak untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur dipastikan belum berjalan pada tahun ini. "Secara kesimpulan tahun 2026 ini Sekolah Rakyat untuk sementara di-pending," tegas Ruhli. Penundaan ini bukan berarti program dibatalkan, melainkan menunggu kesiapan lahan yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, Ruhli menyebut bahwa salah satu dari program strategis nasional di bidang pendidikan telah berjalan di Kabupaten Cianjur. Dari tiga model sekolah yang menjadi bagian program tersebut, Cianjur saat ini baru menjalankan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). 

"Salah satu yang berjalan di Kabupaten Cianjur yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang dilaksanakan di Raped. Itu sudah berjalan," jelasnya.

Selanjutnya, Pemkab Cianjur diharapkan dapat segera menemukan lahan yang memenuhi kriteria untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dengan luas minimal 10 hektare dan status tanah yang jelas, program ini diharapkan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur. (dens).