Pinusnews.id - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur makin menegaskan komitmen pengelolaan hutan yang profesional lewat langkah strategis menjalin komunikasi intensif dengan Kejaksaan Negeri Cianjur.

Pertemuan resmi yang digelar Rabu (22/07) di kantor Kejari itu bukan sekadar silaturahmi melainkan upaya terukur memperkuat payung hukum bagi kegiatan operasional Perhutani di lapangan. Bagi KPH Cianjur, hubungan antarlembaga seperti ini menjadi salah satu pilar penting agar pengelolaan sumber daya hutan berjalan tertib dan terkontrol.

Pertemuan itu difokuskan pada tiga hal utama yakni penegakan hukum, pengamanan aset negara, dan pendampingan hukum pada ranah Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Dengan menghadirkan aspek-aspek tersebut dalam forum formal. 

Baca Lainnya :

• KPU Tetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur
• Tega-Teganya Ada Orang Membuang Bayi Perempuan
• Operasi Yustisi, Penyemprotan Desinfektan dan Pembagian Masker
• Dana Milyaran Jangan Semena-Mena Digunakan Kepala Desa
• Plt. Bupati Cianjur : Camat Harus Sediakan Tempat Isolasi Mandiri

KPH Cianjur juga menunjukkan bahwa mereka memahami kompleksitas tantangan pengelolaan hutan seperti mulai dari konflik kepemilikan lahan, perizinan, hingga potensi pelanggaran yang dapat merusak tata kelola. Upaya ini mengindikasikan adanya pendekatan proaktif yang mengutamakan pencegahan lewat kerangka hukum, bukan sekadar penanganan masalah setelah terjadi.

Herdy Indriawan, Administratur/Kepala KPH Cianjur, menegaskan bahwa kepatuhan hukum dan transparansi administrasi menjadi dasar pengelolaan kehutanan modern.

“Sebagai pimpinan baru di KPH Cianjur, perkenalan dan koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan kerja sama strategis yang sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pernyataan Herdy Indriawan tersebut memperlihatkan tekad pimpinan baru untuk membawa KPH Cianjur pada tata kelola yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Respon dari pihak kejaksaan juga positif dan mendukung inisiatif tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Yussie Cahaya Hudaya, menyatakan kesiapan lembaganya memberikan dukungan hukum, khususnya melalui fungsi Datun. 

“Kejaksaan Negeri Cianjur berkomitmen penuh untuk mendukung setiap langkah proaktif Perhutani dalam menegakkan aturan hukum dan menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Cianjur,” kata Yussie, sekaligus membuka peluang pendampingan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan aset negara dan pengelolaan kawasan hutan.

Selain soal hukum, pertemuan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi berkala dan sosialisasi hukum bersama antara dua institusi. Kesepakatan untuk mengintensifkan dialog dan program sosialisasi adalah langkah praktis yang dapat mengurangi miskomunikasi, memberi pemahaman hukum kepada masyarakat sekitar, dan menurunkan potensi pelanggaran.

Bagi KPH Cianjur, kegiatan semacam ini juga sarana memperkuat peran sosial mereka di kawasan hutan didalam mendampingi komunitas lokal agar kesejahteraan naik tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Langkah-langkah yang ditunjukkan KPH Cianjur melalui pertemuan dengan Kejari Cianjur menggambarkan kinerja organisasi yang bertanggung jawab dan visioner. Pendekatan kolaboratif, keterbukaan terhadap pendampingan hukum, dan fokus pada tata kelola yang transparan menunjukkan kesiapan KPH Cianjur menjadi contoh pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Ke depan, sinergi erat antarlembaga ini diharapkan tidak hanya menjaga aset negara, tetapi juga menjamin masa depan hutan Cianjur yang lestari bagi generasi berikutnya. (dens).