Mendorong Sinergi Antar-Dinas: Cianjur Genjot PAD Lewat Evaluasi Retribusi dan Pajak

Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur baru saja menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor Bapenda, Selasa, 6 Oktober 2026. Rapat ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah serius untuk menakar seberapa jauh target pendapatan daerah sudah tercapai dan di mana saja celah yang masih bisa dioptimalkan.

Dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Daerah III, didampingi Kepala dan Sektetaris Bapenda, serta dihadiri sejumlah kepala dinas serta perwakilan SKPD, seperti BKAD, Dishub, Satpol PP dan Damkar, juga Disperkim Cianjur, suasana rapat difokuskan pada kerja nyata, bukan sekadar formalitas.

Inti pembahasan mengerucut pada sejumlah pos pendapatan yang dekat dengan keseharian warga dan pelaku usaha, seperti retribusi daerah, retribusi parkir, Pajak Bangunan Gedung (PBG), dan pajak reklame. Selain meninjau realisasi yang sudah berjalan, rapat ini juga menyoroti pengelolaan aset daerah agar tidak ada potensi yang “tidur” dan bisa disulap menjadi sumber pendapatan baru.

Baca Lainnya :

• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik
• HWC Silaturakhmi, Dandim 0608 Cianjur Dukung Pelestarian Ngaos, Mamaos, Maenpo 
• Wagub Jabar dengan Assyafir Jinnat Anaem Bahas Pembangunan 1000 Masjid 
• AKB dan PPKM Diperpanjang, Cianjur Jangan Terlena
• PMI Cianjur Kirim Relawan ke Lokasi Bencana Mamuju 

Dengan bahasa sederhana, tujuannya satu yakni memastikan setiap rupiah yang seharusnya masuk ke kas daerah benar-benar terkumpul dengan cara yang tertib dan adil.

Salah satu pesan kunci dari rapat ini adalah pentingnya sinergi lintas perangkat daerah. Selama ini, sering kali data, pengawasan, dan pelayanan berjalan sendiri-sendiri di tiap dinas, sehingga ada celah kebocoran atau duplikasi yang melemahkan PAD. 

Karena itu, rapat mendorong pembentukan tim khusus yang bertugas menyatukan langkah dalam pendataan, pengawasan, pelayanan, dan penerimaan daerah. 

Optimalisasi PAD bukan hanya urusan angka di laporan keuangan pemerintah, tetapi berimbas langsung pada kualitas layanan publik. Ketika pendapatan daerah meningkat, ruang fiskal untuk memperbaiki jalan, menerangi lingkungan, memperkuat keamanan, hingga membiayai program sosial juga ikut melebar.

Bagi warga dan pelaku usaha, yang diharapkan adalah sistem yang lebih jelas, pelayanan lebih cepat, dan kepastian aturan misalnya dalam perizinan, retribusi parkir, atau pemasangan reklame sehingga kepatuhan meningkat tanpa menimbulkan beban berlebihan.

Rapat evaluasi PAD di Bapenda Cianjur menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius membangun budaya kerja kolaboratif dan berorientasi hasil. Langkah selanjutnya yang krusial adalah menerjemahkan kesepakatan di ruang rapat menjadi aksi lapangan: tim khusus yang aktif, data yang terintegrasi, dan pengawasan yang konsisten.

Jika sinergi ini dijaga, bukan hanya PAD yang naik, tetapi juga kepercayaan publik bahwa setiap kontribusi pajak dan retribusi benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang terasa di Cianjur. (dens).