KTA Jokowi dan Ujian Strategi Baru PSI Cianjur

Pinusnews.id - Keanggotaan Joko Widodo di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi partai tersebut legitimasi simbolik di tingkat nasional. Namun, di Kabupaten Cianjur, dampaknya belum terlihat dalam bentuk lonjakan pendaftaran anggota. Momentum itu justru mulai membuka ruang komunikasi antara PSI dan sejumlah tokoh berpengalaman.

Pada 26 September 2026, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan Kartu Tanda Anggota atau KTA PSI dalam Rapat Koordinasi Daerah PSI Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyatakan telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025 sekaligus membacakan nomor keanggotaannya di hadapan para kader.

Pernyataan itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai afiliasi politik Jokowi. Bagi PSI di daerah, terutama PSI Cianjur, keanggotaan tersebut menjadi pintu masuk untuk membangun komunikasi politik yang lebih luas. Sejumlah figur yang sebelumnya menjaga jarak mulai disebut terbuka untuk berdialog dengan partai itu.

Baca Lainnya :

• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik
• HWC Silaturakhmi, Dandim 0608 Cianjur Dukung Pelestarian Ngaos, Mamaos, Maenpo 
• Wagub Jabar dengan Assyafir Jinnat Anaem Bahas Pembangunan 1000 Masjid 
• AKB dan PPKM Diperpanjang, Cianjur Jangan Terlena
• PMI Cianjur Kirim Relawan ke Lokasi Bencana Mamuju 

Momentum nasional tersebut hadir ketika PSI Cianjur sedang melakukan konsolidasi internal. Di bawah kepemimpinan Anggarda Giri Rajati, partai berupaya memperbaiki struktur organisasi, membaca kekuatan di enam daerah pemilihan, serta menyusun strategi menuju pemilu berikutnya.

Komunikasi politik yang dilakukan PSI Cianjur tidak hanya menyasar kader baru. Partai juga menjajaki hubungan dengan mantan pejabat pemerintahan, tokoh politik, ketua partai, pimpinan organisasi berbasis komunitas, serta mantan anggota dewan dari berbagai partai.

Nama-nama tersebut belum diumumkan kepada publik. Alasannya, komunikasi yang berlangsung belum seluruhnya berubah menjadi keputusan resmi untuk bergabung. Dalam politik, proses pendekatan sering kali membutuhkan waktu, terutama ketika menyangkut perpindahan tokoh dan jaringan pendukung.

Dalam artikel yang dipublikasikan di Broangga.com, Anggarda menilai keterbukaan para tokoh berpengalaman terhadap PSI merupakan gejala politik yang patut diperhatikan. Namun, ia mengingatkan bahwa nama besar tidak otomatis mendatangkan kemenangan.

“Nama besar dapat membuka pintu, tetapi tidak dapat menggantikan struktur yang menjaga rumah setiap hari,” tulis Anggarda.

Data keanggotaan PSI Cianjur juga menunjukkan bahwa belum ada bukti lonjakan pendaftaran setelah Jokowi memperlihatkan KTA. Ekspor sistem per 4 Oktober 2026 mencatat 6.565 pendaftaran aktif yang telah memiliki nomor KTA. Dari jumlah itu, sebanyak 4.392 pendaftaran terjadi sejak Januari 2026.

Menariknya, pertumbuhan terbesar justru terjadi sebelum pengumuman keanggotaan Jokowi. Pada Mei tercatat 1.498 pendaftaran, Juni 883 pendaftaran, dan Juli 1.089 pendaftaran. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 3.470 pendaftaran atau sekitar 79 persen dari tambahan anggota sepanjang 2026 hingga 4 Oktober.

Pada 26 September, ketika Jokowi menunjukkan KTA, sistem PSI Cianjur mencatat delapan pendaftaran. Dalam delapan hari berikutnya hingga 4 Oktober, tercatat 31 pendaftaran. Angka tersebut belum menunjukkan lonjakan berarti jika dibandingkan dengan pendaftaran pada dua pekan sebelumnya.

Karena itu, data lokal belum mendukung anggapan bahwa pengumuman KTA Jokowi langsung memicu ledakan keanggotaan PSI Cianjur. Selain itu, rentang waktu pengamatan masih terlalu singkat untuk mengukur dampak jangka panjang dari pengaruh tokoh nasional tersebut.

Anggarda memilih melihat Jokowi sebagai penguat legitimasi, bukan sebagai pencipta gelombang baru. Menurut dia, pertumbuhan PSI Cianjur telah bergerak sebelum Jokowi tampil dengan KTA. Kehadiran Jokowi kemudian memberikan wajah nasional terhadap gerakan yang sudah lebih dulu tumbuh di daerah.

“Pak Jokowi tidak menciptakan gelombang Cianjur dari nol. Ketika ia mengangkat KTA di Bandung, ia memberi wajah nasional kepada gelombang yang lebih dulu tumbuh di daerah,” tulis Anggarda.

Bagi PSI Cianjur, kehadiran tokoh berpengalaman dapat menjadi modal penting. Pada Pemilu 2024, PSI hanya memperoleh 7.967 suara atau sekitar 0,63 persen dan belum mendapatkan kursi di DPRD. Mantan pejabat, mantan legislator, dan bekas pengurus partai lain dapat membawa pengetahuan tentang birokrasi, jaringan sosial, serta persaingan politik di setiap daerah pemilihan.

Namun, perpindahan seorang tokoh tidak otomatis membawa seluruh pendukungnya. PSI juga harus mengantisipasi potensi benturan kepentingan, perebutan ruang, kecemburuan kader lama, hingga ketergantungan berlebihan pada satu figur.

Disebabkan hal itu, kader lama dan tokoh baru perlu ditempatkan dalam aturan serta tanggung jawab yang sama. Tokoh berpengalaman diharapkan membantu proses transfer pengetahuan, sementara kader baru tetap mendapat ruang untuk belajar, berkembang, dan tampil di tengah masyarakat.

Ujian berikutnya akan terlihat dalam Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda PSI Cianjur. Forum tersebut direncanakan mempertemukan struktur partai, tokoh masyarakat, kelompok sosial, bakal calon legislatif, serta jaringan baru. Keputusan para tokoh yang kini berkomunikasi dengan PSI tentu akan menjadi perhatian, tetapi hasil terpenting Rakorda tetap terletak pada pembagian kerja setelah acara selesai.

Target enam kursi DPRD juga membuat PSI tidak bisa hanya mengandalkan magnet Jokowi atau perpindahan sejumlah tokoh. Berdasarkan distribusi suara Pemilu 2024, kekuatan PSI masih belum merata di enam daerah pemilihan. Perolehan terendah berada di Cianjur 6 dengan 535 suara, sedangkan yang tertinggi berada di Cianjur 3 dengan 1.918 suara.

Popularitas nasional memang dapat mempercepat perhatian publik. Tokoh lokal juga dapat membuka jaringan baru. Namun, perhatian dan jaringan baru hanya akan berubah menjadi suara jika partai memiliki kandidat yang berakar di masyarakat, struktur yang aktif di wilayah, agenda yang menjawab kebutuhan warga, serta sistem saksi yang bekerja hingga tingkat tempat pemungutan suara.

Dengan demikian, KTA Jokowi memberi PSI Cianjur momentum untuk memperluas komunikasi politik. Nilai sebenarnya dari momentum tersebut baru akan terlihat apabila partai mampu mengubah kedatangan tokoh menjadi pembelajaran organisasi dan kerja politik yang nyata, bukan sekadar menambah nama dalam acara seremonial. (dens).