Kejari Cianjur Perkuat Sinergi Reforma Agraria demi Kepastian Lahan bagi Warga

Pinusnews.id - Kejaksaan Negeri Cianjur kembali menunjukkan perannya sebagai penjaga kepastian hukum dalam program strategis pemerintah, khususnya reforma agraria. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Cianjur, Zainal Muttaqin Danawihardja, S.H., mengikuti Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Cianjur di Ruang Rapat Bupati Cianjur, Senin, 2 November 2026. 

Kehadiran Kejari Cianjur dalam forum lintas sektoral tersebut menegaskan bahwa penanganan persoalan tanah tidak cukup hanya menjadi urusan pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan hukum yang aktif, cermat, dan berpihak pada masyarakat.

Rapat tersebut membahas penyusunan konsep masterplan reforma agraria pada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Cianjur. Rencananya, lahan yang dialokasikan mencapai 204 hektare, dengan luas efektif 185,7 hektare dan fasilitas pendukung seluas 18,3 hektare.

Baca Lainnya :

• Erry Rinaldi Kepala Baru Bank BJB Cabang Cianjur 
• Didukung Pemda, Yayasan Assyafir Jinnat Anaem Bangun Majid di Cianjur
• PMI Harus Jadi Garda Terdepan Melawan Covid-19 di Cianjur
• Razia Knalpot Bising, Pengendara Motor Adu Mulut dengan Polisi
• Bupati Cianjur Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 

Program ini juga akan menata 1.927 subjek reforma agraria yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster sesuai karakteristik dan aksesibilitas lahan. Langkah tersebut penting agar pembagian lahan tidak berjalan asal-asalan, tetapi benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses oleh warga penerima manfaat.

Kinerja Kejari Cianjur dalam kegiatan ini terlihat dari kesediaannya mendampingi proses reforma agraria sejak tahap perencanaan. Dalam kegiatan sebelumnya, Kejari Cianjur juga turut hadir bersama GTRA, Kantor Pertanahan, Forkopimda, dan Badan Bank Tanah dalam sosialisasi pengukuran serta pendistribusian lahan di Desa Batulawang.

Kepala Kejari Cianjur saat itu bahkan menegaskan bahwa seluruh proses pendistribusian lahan tidak dipungut biaya sepeser pun. Pernyataan itu menjadi bentuk nyata komitmen kejaksaan menjaga transparansi dan mencegah praktik pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat.

Melalui sinergi ini, Kejari Cianjur berperan memastikan reforma agraria berjalan sesuai aturan, adil, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi warga, program ini bukan sekadar urusan pembagian tanah, melainkan peluang memperoleh kepastian hukum, tempat tinggal yang lebih aman, serta akses ekonomi yang lebih baik.

Dengan pendampingan hukum yang konsisten, Kejari Cianjur membantu menciptakan proses reforma agraria yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak. (Deden Sukmayadi).