- DPRD Cianjur Pimpin Refleksi dan Akselerasi Pembangunan pada Hari Jadi ke-349
- Bupati Cianjur Sambut Korban TPPO, Ingatkan Warga Urus TKI Secara Legal
- Cianjur Masih di Bawah: Tantangan IPM dan Upaya Perbaikan Bersama
- Peringati Milangkala Ke-349 Kabupaten Cianjur, KDM akan Tingkatkan Kualitas Pendidikan
- Imbauan Satpolairud Cianjur: Nelayan Diminta Utamakan Keselamatan saat Gelombang Tinggi
- Memperkuat Kebersamaan dan Kesejahteraan: BAZNAS Cianjur Berperan Aktif di Hari Jadi ke-349
- Rahayat Raksa Raharja: Semangat Gotong Royong Warnai Hari Jadi Cianjur ke-349
- Hadiah Hari Jadi Cianjur ke-349: Jalan Baru Cikadu dari Pemerintah Provinsi Jadi Wujud Perhatian KDM
- PUTR Cianjur: Bersama Membangun Cianjur Era Baru di Milangkala ke-349
- BAZNAS Cianjur Tetap Hadir untuk Umat: Fokus Layanan Kesehatan dan Bantuan Perjalanan Saat Masa Tran
KDM: Pelunasan Pekerjaan Pembangunan 2025 akan Gunakan DAU dan Pajak

Keterangan Gambar : Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-KDM.
Pinusnews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi6 memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat memiliki cukup uang untuk membayar pekerjaan pembangunan yang belum terbayarkan pada 2025 senilai Rp621 miliar.
Sumber uang berasal dari Dana Alokasi Umum dan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah Pemda Provinsi Jawa Barat.
Jumlah kas daerah dari pajak kendaraan terus bertambah seiring peningkatan kesadaran masyarakat Jawa Barat membayar pajak.
Baca Lainnya :
- Personil Kodim 0608/Cianjur, Dukung Pelaksanaan Vaksin Covid-19
- Video Conference Koordinasi Daerah Soal Pembelajaran Tatap Muka
- Anggota Dewan Cianjur : Usut Tuntas Oknum Pemungut Dana Covid-19 di Desa Sukasari, Kadupandak
- Cianjur Dapat Penghargaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba
- Di Cianjur Pembelajaran Tatap Muka Diundur, Jarak Jauh Diutamakan
"Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak," ujar KDM, Kamis (8/1/2026).
Lebih lanjut, KDM menyampaikan, pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik atau kurang baik.
"Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya," kata KDM.
KDM mempersilakan masyarakat Jawa Barat untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan. Dengan begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat dapat melakukan kontrol untuk menjamin hasil pembangunan berkualitas baik. (tim dens).











