KDM: Dana Transfer Daerah Berkurang, Pembangunan Infrastruktur Tidak Boleh Terhambat

Pinusnews.id - Meskipun dana transfer daerah dari pusat berkurang untuk Jabar sebesar Rp2.458.000.000.000 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan milyar), namun Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, memutuskan untuk tidak akan mengurangi belanja infrastruktur di Jabar, bahkan akan ditingkatkan.

"Dananya dari mana? Ya dari hasil efesiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalananan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting," katanya, Senin (13/10/2025).

Menurut KDM, infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, irigasi, konektivitas listrik dan internet harus tetap menjadi prioritas di Jabar.

Baca Lainnya :

• Pelantikan Pengurus Syarikat Islam Kab. Cianjur Masa Jihad 2020-2025
• Info untuk Bupati Cianjur, 170 Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjungsari Harus Cepat Dibantu 
• Pulihkan Ekosistem, Komunitas Mancing BMWC Tanam Ribuan Benih Ikan
• Satpol PP Cianjur Sambut Tahun Baru dengan Operasi Miras
• Awas Copet di Angkot Cianjur Makin Menggila

"Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk, bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan," tegasnya.

Industri akan tumbuh, maka KDM meyakini, bila industri bisa tumbuh, maka masyarakat bisa memperoleh pekerjaan untuk biaya hidupnya. Jadi pertumbuhan infrastruktur sangat relevan dengan petumbuhan ekonomi.

"Dan bagi masyarakat, pembangunan itu dianggap ada, manakala ada pembangunan jalan, irigasi, bendungan. Andai ada anggapan pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan, pembangunannya tidak mandiri, menggunakkan anggaran pinjaman yang pembayarannya lebih besar dari kemampuan daerah atau lebih besar pasak dari pada tiang," paparnya.

Jadi bagaimana pemerintah menggunakan anggaran yang baik? Pemerintah yang menggunakkan anggaran yang baik adalah pemerintah yang efesien.

"Menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja air dan lain sebagainya," tambah KDM.

KDM menyebut juga tidak akan menggunakan dana pinjaman meski ada tawaran untuk itu.

"Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efesiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani APBD," pungkasnya. (tim dens).