Pinusnews.id - Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Cianjur meminta proyek geothermal ditunda. Pasalnya, proyek pemanfaatan panas bumi tersebut masih mendapat penolakan di kalangan masyarakat.

Permintaan itu menyusul dilaksanakannya audiensi massa pegiat lingkungan mengatasnamakan Yayasan Suryakancana dan Yayasan Kadaka dengan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cianjur.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cianjur Farhan Faturohman menegaskan, pembangunan proyek geothermal di Kabupaten Cianjur sejatinya harus ditunda. Sebab, ada beberapa hal prinsip yang harus dimatangkan terlebih dulu.

Baca Lainnya :

• Jasad Nelayan Tengelam di Pantai Cigebang Cianjur Ditemukan
• Ratusan Minuman Beralkohol Roso-Roso Diamankan Polres Cianjur di Rumah Kontrakan
• Nelayan Tenggelam di Pantai Cigebang Karawangwangi Cidaun
• Pemotor Luka-Luka, Tabrak Mobil Truk Sedang Parkir di Pacet Cianjur
• Insiden Perampasan Handphone Jurnalis di Sukabumi, Ini Penjelasan AKBP Sumarni

“Kenapa kami meminta ditunda?. Karena Partai Demokrat prorakyat. Kemudian harus kondusif dulu karena tadi sudah diadakan rapat dengan banyak masyarakat dan organisasi pegiat lingkungan. Mereka menolak proyek geothermal,” kata Farhan, Jumat, 18 Oktober 2024.

Penolakan yang dilakukan masyarakat karena mereka khawatir dengan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan proyek geothermal.

“Dampak negatifnya seperti sosiokultural. Adanta peralihan mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi karyawan dan juga kaitannya dengan ekonomi,” paparnya.

Namun di sisi lain, Farhan juga tak menutup mata, proyek yang dikerjakan pemerintah pusat itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Cianjur.

“Tetapi untuk kemajuan daerah, pembangunan geothermal harus tetap dilakukan,” tutur dia.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Cianjur Hendi Mulyana berharap, pihak perusahaan dan elemen-elemen terkait mengakomodir kepentingan masyarakat.

“Jadi, ketakutan masyarakat terhadap dampak geothermal seperti gempa bumi atau kerusakan ekosistem alam harus dijawab dengan data-data kajian. Harus dibuka secara gamblang kepada masyarakat,” tegas Hendi. (dens).