- DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember, Pimpinan Siap Mundur
- BAZNAS Cianjur Hadirkan Harapan Lewat Distribusi Air Bersih di Desa Sukamaju
- Buka Muktamar ke-35 NU, Presiden Prabowo: NU Institusi Bersejarah dan Berjasa Besar bagi Indonesia
- Bidang SMP Disdikpora Cianjur Gerak Cepat Antisipasi Kekurangan Guru Menjelang 2026–2027
- Disbudpar Cianjur: Strategi Promosi dan Revitalisasi untuk Menutup Kesenjangan Retribusi
- Gerakan Pramuka Diharapkan Mampu Ciptakan Indonesia Emas 2045
- Disdikpora Cianjur Setarakan Peluang Sekolah Swasta dalam SPMB 2026
- Disperkim Cianjur Tegakkan Ketertiban Lingkungan lewat Penataan dan Pelayanan
- Kepala Sekolah Diminta Wujudkan Perubahan Nyata Usai Pelatihan BCKS
- Kemenangan untuk Sesama: BAZNAS Cianjur Salurkan Donasi Karnaval untuk Korban Gempa NTT
Bupati Cianjur Beri Kades Tugas untuk Bantu Atasi Pengangguran

Keterangan Gambar : Bupati Cianjur Herman Suherman usai acara Cianjur Manjur.
Pinusnews.id - Sebanyak 360 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Cianjur diberi tugas Bupati Cianjur Herman Suherman membantu mengatasi pengangguran.
Terlebih masyarakat yang berada di usia produktif dan baru lulus sekolah.
Bantuan Kepala Desa berupa sosialisasi penginventarisiran untuk dapat bekerja di beberapa OPD atau instansi yang berpotensi.
Baca Lainnya :
- GEBYAR DESA, Amanda Soemedi: Tangani Stunting Maksimalkan Bonus Demografi
- Pendopo Tempat Kerja Bupati Cianjur Dibuka untuk Masyarakat dan Wisatawan
- Pemda Cianjur Lagi Cari Investor untuk Kerja Sama Pengelolaan Sampah
- HARKITNAS 2024 Dua Dekade ke Depan Momen Krusial Masa Depan Indonesia
- Pemprov Jabar dan GIP: Sepaham Bangun Industri Pariwisata Jabar dan Ambil Hikmah Kejadian Subang
Herman Suherman mengatakan, Kades jangan hanya duduk di kantor saja, namun harus ikut andil dalam hal menekan angka pengangguran.
“Saya sampaikan kepada kades untuk menginventarisir masyarakat yang baru lulus sekolah belum dapat pekerjaan arahkan dengan OPD untuk nantinya penanganan sampah, pertanian dan sebagainya,” kata Herman, Selasa, (21/05/2024).
Selain itu beberapa instansi sudah dibuatkan surat agar menampung masyarakat untuk nantinya dipekerjakan dengan sistem yang tak melanggar aturan.
“Saya sudah perintahkan OPD terkait untuk membuat surat tugas kepada masyarakat yang mau bekerja di pertanian, DLH, Kehutanan dan sebagainya, sehingga tidak menyalahi aturan Menpan RB tidak boleh menerima pegawai, jadi nanti sistemnya outsourcing,” pungkasnya. (dens).











