Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur mengambil langkah efisiensi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Green. Keputusan itu diambil untuk menahan laju pembengkakan biaya operasional yang berpotensi membebani anggaran daerah, namun pihak pemerintah berulang kali menegaskan bahwa layanan publik tidak akan terganggu. Langkah ini menunjukkan upaya penyesuaian cepat di tingkat daerah terhadap dinamika harga energi nasional.

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menjelaskan tindakan efisiensi tersebut saat berbicara kepada wartawan di Kantor Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Cianjur. 

"Pemkab Cianjur melakukan efisiensi di beberapa dinas yang memiliki kendaraan. Namun kami memastikan untuk pelayanan masyarakat tidak terganggu," ujarnya. Pernyataan ini memberi jaminan bahwa meskipun ada pengurangan penggunaan kendaraan dinas untuk menghemat BBM, kebutuhan dasar warga tetap menjadi prioritas.

Baca Lainnya :

• Wilman Singawinata, Wakil Ketua DPRD Cianjur : Pilih BUMDes Jadi Supplier
• Hujan Es Diiringi Angin Kencang Hantam Rumah Penduduk
• Oknum Catut Nama Bupati Cianjur untuk Menipu Pemilik Pontren
• Anggota DPRD Cianjur Sahli Saidi : Bubarkan Supplier BPNT dan E-warung
• Orang Misterius Bacok Deri Sampai Tangannya Putus 

Efisiensi yang dimaksud bukan hanya pembatasan penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga pengalihan anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas ke pos-pos operasional yang lebih membutuhkan. Menurut Wahyu, penghematan akan diterapkan di seluruh OPD sehingga sumber daya yang tersedia dapat difokuskan pada layanan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat. "Efisiensi ini akan dialihkan ke beberapa kegiatan operasional yang lebih membutuhkan," katanya.

Bupati Wahyu menegaskan pula bahwa pelayanan teknis yang vital tidak akan terganggu. Ia memberi contoh khusus layanan kebersihan: kendaraan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tetap beroperasi hingga akhir tahun.

Bahkan Bupati Cianjur memastikan, untuk kendaraan Dinas Lingkungan Hidup khususnya truk pengangkut sampah tidak terganggu dan tetap berjalan hingga akhir tahun. Demikian penegasan yang disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik terhadap potensi gangguan pada layanan dasar.

Dari sisi administrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Ahmad Rifai Azary, menyampaikan langkah praktis yang diinstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengarahkan agar ASN menggunakan kendaraan pribadi hanya untuk kegiatan dengan skala prioritas tinggi untuk menekan pengeluaran BBM.

"Kami mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Cianjur dan masyarakat menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan dinas hanya untuk keperluan mendesak," ungkap Ahmad Rifai.

Selain pengurangan penggunaan kendaraan, Pemkab juga menerapkan kebijakan administratif seperti pemarkiran kendaraan dinas yang tidak terpakai di lingkungan Sekretariat Daerah. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi yang lebih luas untuk menekan biaya operasional tiap dinas, karena beberapa OPD menghadapi kebutuhan tambahan anggaran seiring kenaikan BBM non-subsidi.

"Kita akan melakukan berbagai evaluasi terkait berbagai langkah dalam menekan kenaikan biaya operasional di masing-masing dinas," kata Ahmad Rifai.

Kebijakan efisiensi di Cianjur mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah ketika harga energi naik: menyeimbangkan kebutuhan penghematan dengan pemenuhan layanan publik. Dengan penerapan pengalihan anggaran, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta kampanye hemat energi kepada ASN dan masyarakat, Pemkab Cianjur berharap mampu meredam dampak fiskal kenaikan BBM tanpa mengorbankan layanan penting bagi warga. (dens).