- Pemerintah Kabupaten Cianjur Perkuat Integritas ASN, Sertifikat Anti-Korupsi Jadi Syarat TPP
- Kejari Cianjur Apresiasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras yang Tepat Sasaran dan Tepat Aturan
- Pasar Cipanas Tampil Percaya Diri Menjadi Wajah Kebersihan Cianjur dalam Adipura 2026
- Dera Firman Fachruzi Terpilih Ketua PPI Cianjur, Semangat Pengabdian untuk Generasi Muda
- Puskesmas Cianjur Diajak Lebih Bijak Menghadapi Arus Informasi di Era Digital
- Kejari Cianjur Perkuat Pengawasan Warga Negara Asing demi Keamanan dan Iklim Investasi
- Bupati Cianjur Serahkan Renovasi Rutilahu untuk Kehidupan yang Lebih Layak Titi Juariah
- Firman Edi: Kenali Pangan Lokal, Kreasikan Jadi Kuliner Istimewa
- Satu Juta Langkah untuk Cianjur yang Sehat dan Bugar
- DPPKBP3A Cianjur Ajak Sekolah Waspada TPPO demi Anak yang Terlindungi
Pemerintah Kabupaten Cianjur Perkuat Integritas ASN, Sertifikat Anti-Korupsi Jadi Syarat TPP

Keterangan Gambar : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rachmat Hartono.
Pinusnews.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur semakin menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas korupsi. Melalui Inspektorat Kabupaten Cianjur, sosialisasi tatap muka kode etik dan anti-korupsi kini tidak lagi sekadar kegiatan rutin, melainkan menjadi syarat penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Sertifikat sosialisasi juga menjadi persyaratan bagi ASN yang akan mengajukan promosi, mutasi jabatan, maupun penugasan berisiko. Langkah ini menunjukkan bahwa integritas bukan hanya nilai moral, tetapi juga bagian dari standar kinerja aparatur.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Bale Praja Setda Kabupaten Cianjur, Selasa, 17 November 2026, bagi pejabat Eselon IV A yang tergabung dalam Batch 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur, Rachmat Hartono, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memenuhi indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, seluruh ASN penerima TPP atau tunjangan kinerja wajib mengikuti sosialisasi kode etik dan anti-korupsi secara tatap muka, dengan bukti sertifikat sebagai syarat pencairan tunjangan.
“Dalam penilaian SPI KPK, disyaratkan seluruh ASN yang menerima TPP atau tunjangan kinerja wajib mengikuti sosialisasi tatap muka kode etik dan anti korupsi yang dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat ini nantinya menjadi ‘tiket’ wajib untuk mencairkan TPP,” tutur Rachmat Hartono.
Baca Lainnya :
- Petugas Gabungan Putar Balik Kendaraan Menuju Cianjur
- Tabung Gas Meledak, Rumah Makan Alam Sunda di Palasari Cipanas TerbakarÂ
- Proses Pembangunan Kantor Setda Cianjur Tersendat, Ada Apa Gerangan?Â
- Erry Rinaldi Kepala Baru Bank BJB Cabang CianjurÂ
- Didukung Pemda, Yayasan Assyafir Jinnat Anaem Bangun Majid di Cianjur
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Cianjur tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak budaya integritas di lingkungan pemerintahan. Dengan mengaitkan sosialisasi anti-korupsi pada TPP, promosi, mutasi, dan penugasan berisiko, Pemkab Cianjur berupaya memastikan setiap ASN memahami batas etika, risiko korupsi, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas publik. KPK sendiri menempatkan sosialisasi anti-korupsi sebagai salah satu dimensi penting dalam penilaian integritas instansi pemerintah.
Rachmat Hartono tidak menyangkal bahwa capaian sosialisasi anti-korupsi di lingkungan Pemkab Cianjur sebelumnya masih tergolong rendah. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan skor SPI daerah, sehingga langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pencegahan dini. SPI memang dirancang KPK untuk memetakan risiko korupsi dan menilai upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, termasuk melalui penguatan budaya organisasi, sistem anti-korupsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Kinerja Inspektorat Daerah Cianjur dalam kegiatan ini layak diapresiasi karena hadir dengan solusi yang konkret dan berdampak langsung. Alih-alih hanya menyampaikan imbauan, Inspektorat menjadikan pemahaman kode etik dan anti-korupsi sebagai prasyarat administratif yang jelas. Pendekatan ini diharapkan mendorong ASN untuk lebih serius mengikuti sosialisasi, memahami nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta berani melaporkan indikasi penyimpangan.
Keberhasilan kebijakan ini tentu tidak hanya diukur dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari perubahan perilaku ASN dalam pelayanan publik. Jika konsisten dilaksanakan, langkah Inspektorat Kabupaten Cianjur dapat menjadi contoh nyata bahwa pencegahan korupsi dimulai dari penguatan kesadaran, disiplin, dan integritas aparatur. Pada akhirnya, birokrasi yang bersih akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Cianjur melalui layanan publik yang lebih cepat, adil, dan dapat dipercaya. (Deden Sukmayadi).










