Pinusnews.id - Fenomena Korupsi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2004 hingga Oktober 2022, ada 1.310 kasus korupsi yang ditangani, dengan 79 kasus terjadi di tahun 2022. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024: 37 poin dari 100, dimana Indonesia berada di Peringkat ke-99 dari 180 negara. Korupsi kerap tumbuh subur bukan semata karena lemahnya pengawasan negara, tetapi juga akibat rendahnya keterlibatan/ partisipasi publik. Kondisi tersebut menjadi Alarm, agar Program MBG, bisa diminimalisir tidak dikorupsi.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran besar dan menjangkau jutaan penerima manfaat, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mencegah penyimpangan sejak dini. Tanpa kontrol sosial yang kuat, program sebaik apa pun berpotensi menjadi ladang korupsi. MBG pada dasarnya adalah kebijakan strategis Nasional untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia, khususnya anak. Akan tetapi, besarnya alokasi anggaran, kompleksitas pengadaan, serta panjangnya rantai distribusi membuka celah terjadinya praktik koruptif, mulai dari penggelembungan harga, pengurangan kualitas makanan, hingga manipulasi data penerima. Di sinilah peran masyarakat tidak bisa dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai garda terdepan pengawasan.

Partisipasi Publik

Baca Lainnya :

• Cianjur Dapat Penghargaan Harmony Award 2020 dari Kementrian Agama RI.
• Pelaku UMKM PT. Bukit Naga Mas, Santuni Puluhan Anak Yatim di Cianjur
• Oknum Berinisial S, Pegawai Satpol PP Cianjur Diduga Lakukan Penipuan
• Personil Kodim 0608/Cianjur, Dukung Pelaksanaan Vaksin Covid-19
• Video Conference Koordinasi Daerah Soal Pembelajaran Tatap Muka

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Negara bahkan berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pelapor.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 secara khusus mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk hak untuk menyampaikan laporan dan memperoleh tanggapan. Di sisi transparansi, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin akses masyarakat terhadap informasi anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan program pemerintah, termasuk MBG.

Dengan kerangka hukum tersebut, keterlibatan warga bukan tindakan subversif, melainkan bagian sah dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Partisipasi masyarakat dalam MBG dapat dilakukan secara sederhana namun berdampak besar. Orang tua siswa, guru, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dapat mengawasi kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, serta konsistensi pelaksanaan program. Media lokal juga memiliki peran strategis sebagai penyalur informasi dan pengawas independen yang dekat dengan realitas lapangan. Pengawasan sosial ini efektif karena masyarakat adalah pihak yang paling dekat dengan objek program. Mereka dapat dengan cepat mendeteksi kejanggalan yang sering luput dari pengawasan birokratis, seperti porsi yang tidak sesuai, bahan makanan yang tidak layak, atau distribusi yang tidak merata.

Bagaimana Tata Cara Pelaporan dan Pengaduan, jika masyarakat menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Pelaporan dapat dilakukan melalui beberapa jalur resmi. Pertama, pengaduan dapat disampaikan kepada inspektorat daerah atau aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Kedua, laporan dapat diajukan ke aparat penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui saluran pengaduan resmi, baik secara daring maupun tertulis. Laporan idealnya memuat identitas pelapor, uraian kejadian, waktu dan lokasi, pihak yang terlibat, serta bukti pendukung bila tersedia. Namun, hukum juga membuka ruang bagi pelaporan dengan identitas dirahasiakan demi keamanan pelapor. PP 43/2018 menjamin perlindungan hukum, termasuk dari ancaman atau intimidasi.

Penutup

Program Nasional MBG adalah investasi masa depan bangsa. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran (trilyunan), tetapi oleh integritas semua stakeholder dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dan benteng paling efektif untuk mencegah korupsi sejak hulu. Masyarakat harus ada keberanian untuk mengawasi, melaporkan, dan bersuara. Masyarakat tidak sedang melawan pemerintah, melainkan menjaga agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa keterlibatan publik, Program MBG berisiko kehilangan substansi dan hanya menjadi proyek mahal tanpa manfaat nyata.

Unang Margana adalah Advokat, Pemerhati Kebijakan Publik