- DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember, Pimpinan Siap Mundur
- BAZNAS Cianjur Hadirkan Harapan Lewat Distribusi Air Bersih di Desa Sukamaju
- Buka Muktamar ke-35 NU, Presiden Prabowo: NU Institusi Bersejarah dan Berjasa Besar bagi Indonesia
- Bidang SMP Disdikpora Cianjur Gerak Cepat Antisipasi Kekurangan Guru Menjelang 2026–2027
- Disbudpar Cianjur: Strategi Promosi dan Revitalisasi untuk Menutup Kesenjangan Retribusi
- Gerakan Pramuka Diharapkan Mampu Ciptakan Indonesia Emas 2045
- Disdikpora Cianjur Setarakan Peluang Sekolah Swasta dalam SPMB 2026
- Disperkim Cianjur Tegakkan Ketertiban Lingkungan lewat Penataan dan Pelayanan
- Kepala Sekolah Diminta Wujudkan Perubahan Nyata Usai Pelatihan BCKS
- Kemenangan untuk Sesama: BAZNAS Cianjur Salurkan Donasi Karnaval untuk Korban Gempa NTT
KPK dan Dekadensi Pencegahan Korupsi
.jpg)
Keterangan Gambar : Torik Imanurdin.
Oleh: Torik Imanurdin
(Aktivis 1998 Ketua Umum BEM FIP UPI 1999-2000)
Pinusnews.id - Dua puluh tujuh tahun sejak reformasi 1998, kita masih terjebak dalam siklus korupsi yang tak kunjung patah. Ironisnya, lembaga yang lahir dari semangat pemberantasan korupsi—KPK—kini justru menjadi cermin dari kegagalan sistemik dalam mencegahnya.
Baca Lainnya :
- Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
- Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
- Pemdes Tanjungsari Sukaluyu Bagikan BLT
- Peranan PT. Bukit Naga Mas Kembangkan UMKM di Cianjur
- Ini Hasil Penghitungan Suara Pilkada Cianjur 2020
Kasus OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, adalah tamparan keras bagi publik. Ia ditangkap bukan saat mulai menyimpang, tetapi setelah kekayaannya sudah berlimpah—hasil dari praktik korupsi yang berlangsung lama dan sistematis. Artinya, pencegahan tidak berjalan. Pengawasan tidak berfungsi. Integritas kelembagaan telah dikompromikan.
Sebagai aktivis 1998, saya tidak hanya kecewa, saya marah. Reformasi bukan sekadar pergantian rezim, melainkan janji akan tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Ketika pejabat publik bisa mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa terdeteksi, itu bukan hanya kelalaian, tapi pengkhianatan terhadap amanat reformasi.
KPK hari ini lebih mirip pemadam kebakaran yang datang setelah rumah hangus terbakar, bukan penjaga gerbang yang mencegah api menyala. Pencegahan telah direduksi menjadi jargon, bukan sistem. Padahal, korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara.
Kita butuh KPK yang kembali ke akar perjuangannya: independen, progresif, dan tak kompromi terhadap kekuasaan. Kita butuh sistem yang mampu membaca gejala korupsi sejak dini, bukan hanya menunggu skandal meledak. Dan yang paling penting, kita butuh keberanian kolektif untuk mengatakan: cukup sudah.
Reformasi bukan kenangan. Ia adalah utang sejarah yang belum lunas. Dan kami, para aktivis 1998, tidak akan diam melihat cita-cita itu dikubur oleh kompromi dan ketakutan.











