- PUTR Cianjur: Bersama Membangun Cianjur Era Baru di Milangkala ke-349
- BAZNAS Cianjur Tetap Hadir untuk Umat: Fokus Layanan Kesehatan dan Bantuan Perjalanan Saat Masa Tran
- Warga Cianjur Gugat Keterbukaan Putusan Etik DPRD soal Dugaan Penyelewengan Dana Reses
- BAZNAS Cianjur Renovasi Rumah, Hadirkan Harapan Baru untuk Keluarga Ibu Siti
- Optimalkan BOSP Kinerja 2026: 124 SD di Cianjur Diberi Sosialisasi untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan
- DPRD Cianjur dan Kejaksaan Tandatangani Kesepakatan: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Daerah
- DPRD Cianjur dan Kejaksaan Tandatangani Kesepakatan: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Daerah
- Pemkab Cianjur Bagikan 100 Sertifikat dan 65 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Agrabinta
- Wagub Erwan Serukan Masyarakat Jabar Berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026
- Dinas Pendidikan Cianjur Atasi 2.079 Calon Siswa Belum Tembus SPMB: Solusi dan Arahan untuk Orang Tu
KPK dan Dekadensi Pencegahan Korupsi
.jpg)
Keterangan Gambar : Torik Imanurdin.
Oleh: Torik Imanurdin
(Aktivis 1998 Ketua Umum BEM FIP UPI 1999-2000)
Pinusnews.id - Dua puluh tujuh tahun sejak reformasi 1998, kita masih terjebak dalam siklus korupsi yang tak kunjung patah. Ironisnya, lembaga yang lahir dari semangat pemberantasan korupsi—KPK—kini justru menjadi cermin dari kegagalan sistemik dalam mencegahnya.
Baca Lainnya :
- Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
- Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
- Pemdes Tanjungsari Sukaluyu Bagikan BLT
- Peranan PT. Bukit Naga Mas Kembangkan UMKM di Cianjur
- Ini Hasil Penghitungan Suara Pilkada Cianjur 2020
Kasus OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, adalah tamparan keras bagi publik. Ia ditangkap bukan saat mulai menyimpang, tetapi setelah kekayaannya sudah berlimpah—hasil dari praktik korupsi yang berlangsung lama dan sistematis. Artinya, pencegahan tidak berjalan. Pengawasan tidak berfungsi. Integritas kelembagaan telah dikompromikan.
Sebagai aktivis 1998, saya tidak hanya kecewa, saya marah. Reformasi bukan sekadar pergantian rezim, melainkan janji akan tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Ketika pejabat publik bisa mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa terdeteksi, itu bukan hanya kelalaian, tapi pengkhianatan terhadap amanat reformasi.
KPK hari ini lebih mirip pemadam kebakaran yang datang setelah rumah hangus terbakar, bukan penjaga gerbang yang mencegah api menyala. Pencegahan telah direduksi menjadi jargon, bukan sistem. Padahal, korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara.
Kita butuh KPK yang kembali ke akar perjuangannya: independen, progresif, dan tak kompromi terhadap kekuasaan. Kita butuh sistem yang mampu membaca gejala korupsi sejak dini, bukan hanya menunggu skandal meledak. Dan yang paling penting, kita butuh keberanian kolektif untuk mengatakan: cukup sudah.
Reformasi bukan kenangan. Ia adalah utang sejarah yang belum lunas. Dan kami, para aktivis 1998, tidak akan diam melihat cita-cita itu dikubur oleh kompromi dan ketakutan.











