Komis 3 DPRD Cianjur Desak BPBD Cianjur Kembali Mendata Korban Gempa Bumi Cugenang

Pinusnews.id - Persoalan bantuan rumah untuk para korban gempa Cugenang, Cianjur, masih belum beres sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Terkait hal itu, Sekretaris Komisi  3 DPRD Kabupaten Cianjur, Bayu Eka Prayoga, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur untuk kembali melakukan pendataan komprehensif terhadap korban gempa bumi yang terjadi di Cugenang dan sekitarnya pada Senin, 21 November 2022 lalu. 

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan bantuan perbaikan rumah yang layak dari pemerintah.

Selain itu, Bayu juga menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang menyebabkan sebagian korban gempa belum menerima bantuan adalah potensi ketidaksesuaian data yang diajukan dengan data yang dimiliki oleh BPBD.

Baca Lainnya :

• Jelang Pilkada 2020, Polsek Sukaluyu Gelar Deklarasi Pilkada Damai
• Bos Baik Hati Bangun Masjid untuk Ibadah Karyawannya
• Penipu Berkedok Paket Kurban Dijebloskan ke Penjara
• Logistik Pemilihan Mulai Besok Didistribusikan KPU
• Warga Karangnunggal Cibeber Keluhkan Pemotongan Bantuan Rutilahu, Lalu Ini Jelas Kades

"Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian data yang diterima BPBD. Hal ini bisa mengakibatkan sebagian korban terabaikan atau disebabkan oleh minimnya informasi dari korban terkait kelengkapan data yang dibutuhkan," ungkap Bayu saat ditemui di Cipanas, belum lama ini.

Sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Cianjur yang memiliki lingkup tugas di bidang infrastruktur dan permukiman, Bayu menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal proses pemulihan pasca-gempa.

"Kami di Komisi III terus mendorong BPBD Cianjur untuk secara aktif kembali mendata para korban gempa, khususnya mereka yang hingga saat ini belum menerima bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak berat, sedang, maupun ringan," tegasnya.

Upaya pendataan ulang ini diharapkan dapat menjaring seluruh korban yang belum terdata atau mengalami kendala dalam proses pengajuan bantuan sebelumnya, sehingga penyaluran bantuan perbaikan rumah dapat lebih merata dan tepat sasaran. (tim-dens).