- Bapenda Cianjur Perkuat Evaluasi PAD demi Pembangunan yang Lebih Maju
- Bupati dan BAZNAS Cianjur Hadir Cepat, Salurkan Bantuan untuk Penyintas Kebakaran di Cilaku
- Disdikpora Cianjur Membangun SD Negeri Hegarsari lewat Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026
- Bapperida Cianjur Perkuat Bukti Dukung Inovasi demi Reformasi Birokrasi yang Lebih Baik
- Provinsi Jabar Bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah Sampai ke Desa
- Kotak Amal BAZNAS Cianjur: Sedekah Kecil, Manfaat Besar untuk Sesama
- Dinas Pertanian Cianjur Perkuat Hilirisasi Produk Unggulan Daerah Bersama BRIN
- Pemerintah Cianjur Diperintahkan Hadir Lebih Dekat untuk Warga Terdampak Bencana
- Bersinergi untuk Membangun Cianjur: BAZNAS dan Pemkab Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Pemkab Cianjur dan Kejaksaan Perkuat Sinergi Hukum demi Pembangunan yang Bersih
Jaga Etika dalam Berprofesi, Hindari Bermasalah dengan Hukum

Keterangan Gambar : Foto Istimewa.
Pinusnews.id - Para Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT di Jawa Barat diminta untuk mengedepankan etika dalam menjalankan tugas atau berprofesi, untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Kehormatan Wilayah (MKW) Ikatan PPAT Jawa Barat, Osye Anggandarri, pada pelantikan pengurus Majelis Kehormatan Daerah IPPAT kabupaten/kota se-Jawa Barat di Gedung Sate, Sabtu (15/2/2025).
"Jangan sampai melanggar etika atau kode etik yang kita miliki dalam berprofesi, jangan memasuki wilayah atau lahan milik orang tanpa izin, meskipun dengan alasan profesi," katanya.
Baca Lainnya :
- Sebanyak 7.978 Personel Pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Jabar
- Mobil Muatan Ikan Terjun Bebas ke Jurang, Tiga Orang Luka-Luka
- Atas Nama KPU Cianjur, PPS Desa Tanjungsari Lantik Anggota KPPS
- Ada Apa? LSM Gagak Unras Kemenag Cianjur
- Aktivis Migran Jabar Sambangi Rumah Pekerja Migran yang Dibuang Majikan dan Mengalami Lumpuh
Osye melanjutkan, pelanggaran etikanya dipake seringkali berujung pada masalah hukum, dimana petugas atau PPAT dituduh melaksanakan tugas di luar hak dan kewenangannya.
"Ini terutama saya tujukan kepada staf atau PPAT-nya sendiri yang masih muda. Mungkin mereka belum mendapat bimbingan tentang profesi secara menyeluruh, mana yang boleh atau tidak, mana yang menjadi hak dan kewenangan mana yang bukan," tambahnya.
Oleh karena itu Osye berencana membuat semacam bimbingan rutin bagi anggota IPPAT di Jawa Barat terkait kode etik profesi PPAT, agar setiap waktu dan generasi berikutnya bisa terus diingatkan.
Pelantikan Pengurus dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah (MKD) IPPAT secara bersamaan di satu tempat di Jawa Barat, diapresiasi Majelis Kehormatan Pusat (MKP) IPPAT.
"Ini terobosan yang sangat baik di Jawa Barat. Ini baru pertamakali saya kira, apalagi setelah pelantikan ini, dilanjutkan langsung dengan pembekalan masalah kode etik profesi," kata Julius Purnawan, Ketua Majelis Kehormatan IPPAT Pusat yang turut hadir di Gedung Sate. (tim-dens).











