Guru Madrasah Bukan Mesin Pahala: Saatnya Negara Menebus Janji Keadilan

Oleh: Torik Imanurdin, M.Pd.  

Pemerhati Pendidikan, tinggal di Cianjur

Pinusnews.id - Pidato Menteri Agama RI yang menyarankan guru untuk tidak mengejar kekayaan dan lebih baik berdagang jika ingin kaya, telah memantik kegelisahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Di balik retorika tentang kemuliaan profesi guru, tersimpan kenyataan pahit yang dialami ribuan guru honorer dan sukarelawan (sukwan) di madrasah binaan Kementerian Agama: mereka digaji rendah, tidak memiliki jaminan sosial, dan sering kali diperlakukan sebagai pelengkap sistem, bukan sebagai fondasinya.

Baca Lainnya :

• Kurangi Beban Petani Dimasa Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Gerindra Serahkan Bantuan Benih
• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
• Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
• Pemdes Tanjungsari Sukaluyu Bagikan BLT
• Peranan PT. Bukit Naga Mas Kembangkan UMKM di Cianjur

Sebagai pemerhati pendidikan yang hidup berdampingan dengan para guru madrasah di daerah, saya menyaksikan langsung bagaimana mereka mengajar dengan dedikasi luar biasa, meski honor bulanan tak cukup untuk membeli beras sepekan. Mereka bukan sekadar pengajar; mereka adalah penjaga nilai, pembentuk karakter, dan pemikul harapan bangsa. Namun, alih-alih diberi penghargaan yang layak, mereka justru dinina-bobokan dengan kata “ikhlas” dan “mulia”—seolah kemiskinan adalah syarat sah menjadi guru.

Narasi semacam ini bukan hanya menyesatkan, tapi juga berbahaya. Ia membenarkan eksploitasi sistemik dan menormalisasi ketidakadilan. Ikhlas adalah pilihan batin, bukan kebijakan publik. Negara tidak boleh bersembunyi di balik spiritualitas untuk menghindari tanggung jawab struktural.

Guru madrasah, terutama yang honorer dan sukwan, berhak atas:

- Gaji yang layak dan terstandar nasional  

- SK pengangkatan yang jelas dan berjenjang  

- Jaminan kesehatan dan perlindungan sosial  

- Akses pelatihan dan pengembangan profesional  

- Pengakuan formal atas kontribusi mereka dalam sistem pendidikan nasional

Jika Kementerian Agama benar-benar menganggap profesi guru itu mulia, maka kemuliaan itu harus diwujudkan dalam bentuk konkret, bukan sekadar pujian kosong. Kita tidak bisa membangun pendidikan yang bermartabat di atas penderitaan para pendidik.

Sudah saatnya kita berhenti menjadikan “ikhlas” sebagai tameng atas kegagalan negara. Guru madrasah bukan mesin pahala. Mereka adalah manusia yang bekerja, berjuang, dan bermimpi. Dan mimpi mereka layak diperjuangkan—bukan hanya oleh mereka sendiri, tapi oleh kita semua.