Pinusnews.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan transparansi dan kepercayaan publik terhadap seleksi masuk sekolah.

Untuk itu, Disdikpora Cianjur mengambil peran aktif bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator standar operasional. Dengan menempatkan pengawasan sebagai prioritas, lembaga ini berharap proses penerimaan berlangsung adil dan akuntabel.

Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menegaskan bahwa pengawasan SPMB didasarkan pada komitmen bersama dan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk menjadi rujukan satuan pendidikan. SOP tersebut dirancang untuk meminimalkan celah praktik yang merugikan, serta memberikan pedoman teknis bagi sekolah dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan seleksi. 

Baca Lainnya :

• Orang Misterius Bacok Deri Sampai Tangannya Putus 
• PT. SAC Bantu Pemerintah dalam Program Usaha Petani Porang di Cianjur
• 60 Pasien ODGJ Yayasan Rumah Pulih Jiwa Telah Sembuh, Tapi Pemda Cianjur Tutup Mata
• Pesantren Roboh, Belasan Santri Tertimpa Bangunan
• Mobil Angkutan Umum Tertimpa Pohon, 2 Sopir Dilarikan ke Rumah Sakit 

"Kami menyediakan pengaduan SPMB jika ditemukan ada hal yang tidak wajar," ujar Ruhli pada 25 Mei 2026, menunjukkan kesiapan institusi menerima laporan masyarakat.

Untuk memperkuat pengawasan, Disdikpora membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPMB yang ditempatkan di setiap sekolah dan pada tingkat kabupaten. Kehadiran satgas ini mempersempit peluang terjadinya pelanggaran, karena pengawasan menjadi lebih dekat dan responsif terhadap dugaan ketidakwajaran. Model pengawasan berlapis ini juga memudahkan koordinasi antara sekolah dan dinas, sehingga setiap masalah dapat ditangani cepat dan terukur.

Disdikpora Cianjur tidak hanya fokus pada deteksi pelanggaran, tetapi juga pada penegakan aturan melalui sanksi yang tegas. Ruhli menegaskan adanya konsekuensi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik dari sisi administrasi maupun sanksi lain sesuai regulasi.

"Ada sanksinya sesuai dengan regulasi, baik sanksi administrasi dan lainnya sesuai aturan yang berlaku. Sekolah bisa kena, pendaftar juga kena," jelasnya, menandakan bahwa pengawasan juga bermakna pencegahan melalui ancaman penegakan hukum dan disiplin.

Kinerja Disdikpora Cianjur terlihat dari langkah-langkah proaktif yang diterapkan seperti penyusunan SOP, kanal pengaduan terbuka, pembentukan Satgas di level sekolah dan kabupaten, serta komitmen untuk menindak pelanggaran. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa dinas tidak sekadar membuat aturan di atas kertas, tetapi juga menerapkan mekanisme operasional untuk memastikan aturan dijalankan. Hasilnya diharapkan meningkatkan kepercayaan orang tua, calon peserta didik, dan publik terhadap proses penerimaan sekolah.

Dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme penegakan yang jelas, Disdikpora Kabupaten Cianjur menempatkan diri sebagai penjaga integritas pendidikan lokal. Ruhli menutup pernyataannya dengan harapan sederhana namun penting bahwa pelaksanaan SPMB berlangsung tertib dan sesuai aturan yang ditetapkan di Kabupaten Cianjur. Upaya ini menegaskan peran Disdikpora Cianjur dalam mendorong praktik penerimaan siswa yang profesional demi kemajuan pendidikan daerah. (dens).