Pinusnews.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pelaksanaan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari strategi berkelanjutan Dinkes Cianjur untuk menanamkan budaya kerja yang berintegritas di seluruh lini organisasi. 

Dengan pendekatan sosialisasi yang sistematis, Dinkes berupaya memastikan seluruh pegawai memahami risiko gratifikasi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, I Made Setiawan, menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang gratifikasi akan mendorong pegawai Dinkes melaksanakan tugas secara profesional dan objektif. Menurut I Made, ketika setiap petugas sadar bahwa pelayanan bukanlah ladang untuk menerima imbalan, keputusan yang diambil akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Baca Lainnya :

• Astakira Jemput Pekerja Migran yang Depresi di Arab Saudi
• Wilman Singawinata, Wakil Ketua DPRD Cianjur : Pilih BUMDes Jadi Supplier
• Hujan Es Diiringi Angin Kencang Hantam Rumah Penduduk
• Oknum Catut Nama Bupati Cianjur untuk Menipu Pemilik Pontren
• Anggota DPRD Cianjur Sahli Saidi : Bubarkan Supplier BPNT dan E-warung

“Sebabnya, karena pelayanan yang baik bukan tentang imbalan, tapi tentang pengabdian,” ujarnya, menggambarkan filosofi yang menjadi dasar kebijakan internal Dinkes.

Upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan Dinkes Cianjur juga mencerminkan komitmen organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain menyampaikan aturan, sosialisasi memuat contoh-contoh kasus, mekanisme pelaporan, dan langkah pencegahan yang praktis sehingga pegawai memperoleh alat untuk menolak praktik gratifikasi dalam situasi kerja sehari-hari. 

Upaya kinerja seperti ini memperkuat kapabilitas institusi — bukan hanya dengan regulasi, tetapi juga dengan membentuk perilaku dan sikap profesional.

Kinerja Dinkes Cianjur dalam aspek manajemen integritas dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada layanan kesehatan lokal. Dengan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan, Dinkes menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih adil dan dapat diandalkan. 

Dorongan I Made Setiawan agar seluruh pegawai bersama-sama mendukung budaya kerja jujur dan bebas gratifikasi mempertegas arah lembaga menuju pelayanan kesehatan yang semakin terpercaya di Kabupaten Cianjur.

Langkah sosialisasi ini menjadi contoh praktik pemerintahan daerah yang proaktif dalam pencegahan korupsi kecil (petty corruption) dalam layanan publik. Keberlanjutan program, evaluasi berkala, dan keterbukaan pelaporan menjadi kunci agar upaya Dinkes Cianjur tidak hanya berhenti pada sosialisasi, melainkan terinternalisasi menjadi budaya kerja sehari-hari yang memperkuat kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. 

Apabila diteruskan, inisiatif seperti ini akan memperkuat posisi Dinkes Cianjur sebagai lembaga yang mengutamakan integritas dan kepentingan warga. (dens).