Pinusnews.id - Akhir-akhir ini, publik dikejutkan dengan kabar memalukan dari Kabupaten Bogor. Program mulia yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk memberikan kompensasi kepada para sopir angkot agar tidak beroperasi selama masa mudik demi kelancaran lalu lintas, justru dicederai oleh ulah oknum tak bermoral dari Dinas Perhubungan (Dishub).

Dana yang seharusnya diterima penuh oleh sopir, dipotong secara sepihak. Tidak tanggung-tanggung, aduan langsung dari para sopir kepada KDM membuat beliau murka dan berjanji akan menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Ironis dan menyakitkan. Bantuan langsung dari Gubernur pun tega dikorupsi, apalagi dana-dana yang tidak terpantau. Ini bukan sekadar soal uang yang dipotong, tapi cermin dari akhlak bobrok dan mental korup yang telah menjalar hingga ke urat nadi birokrasi.

Baca Lainnya :

• Polres Cianjur Ringkus Pengedar Obat Terlarang
• Resmi, Forum Komunikasi Komite Sekolah Cianjur Gelar Deklarasi
• Ecky Bersama Tim Relawan Salurkan Bantuan Sembako dan Penyuluhan di Cianjur
• Ini Harapan Pjs Bupati Cianjur, Saat Menghadiri Konfercab HMI ke XIII
• Razia ke Karaoke, Polres Cianjur Amankan Enam Orang Pemakai Narkoba

Di saat rakyat kecil bertahan hidup dari setoran harian, oknum ini tega menggerogoti hak mereka demi beberapa lembar rupiah. Demi rupiah, dia gadaikan rasa malunya. Otaknya tidak dipakai, dan hatinya tertutup rapat oleh kerak kerakusan.

Lebih ironis lagi, ini adalah program yang diawasi netizen, disorot media, dan diviralkan oleh masyarakat karena tujuannya baik dan dampaknya nyata: mengurai kemacetan saat mudik. Bila program seviral ini saja berani dia korupsi, bisa dibayangkan bagaimana kelakuannya terhadap program-program yang luput dari perhatian publik.

Inilah potret nyata dari penyakit akut birokrasi: mental korup, akhlak minus, dan integritas nol. Sudah saatnya pejabat semacam ini tidak hanya dipecat, tapi juga diproses secara hukum dengan tegas.

Memang harus diproses secara hukum agar menjadi pelajaran bagi semua, bahwa mengkhianati amanah publik bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi penghianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kehormatan jabatan.

Jangan biarkan uang haram mengalir dari tangan-tangan yang harusnya mengabdi. Karena jika yang dibayar adalah pengkhianatan, maka harga dirinya sudah tak bersisa. (Torik Imanurdin).