pikirancianjur.com-Sebanyak 402 Pegawai Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur menjalani Vaksinasi tahap pertama di Aula Kantor Perumdam Tirta Mukti Cianjur, Selasa (2/3/2021). Berdasarkan pantauan dilokasi, . . .
pikirancianjur.com-LEBIH dari setengah triliun rupiah. Itulah dugaan penyimpangan atau potensi kerugian pada dugaan korupsi APBD tahun anggaran 2019 yang diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. . . .
pikirancianjur.com-Menindaklanjuti laporan dugaan pungli "Uang Gesek Agen 5000" dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kecamatan Sindangbarang. Kementerian Sosial (Kemesos) turun ke . . .
pikirancianjur.com-Lapangan kerja yang sulit dan minimnya program keterampilan di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Cianjur, membuat warga lebih memilih kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia . . .
pikirancianjur.com-Kejaksaan Negeri Cianjur sudah memeriksa 9 orang terkait kasus dugaan “uang gesek agen 5000” atas laporan dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara DPD Jawa . . .
pikirancianjur.com-Program Sekolah (PSP) Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia, di mana fokus Sekolah Penggerak adalah pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui . . .
pikirancianjur.com-Plt. Bupati Cianjur H. Herman Suherman menghadiri acara Rapat Koordinasi melalui video teleconfrence, dalam rangka perkembangan pelaksanaan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, . . .
pikirancianjur.com- Menindaklanjuti laporan YLPKN DPD provinsi Jabar, terkait dugaan pungli "Uang GeseK Agen 5000" BPNT per KPM di Kecamatan Sindangbarang, Kejaksaan Negeri Cianjur, memeriksa sejumlah orang yang . . .
pikirancianjur.com-"Saat ini perkembangan Covid-19 di Kabupaten Cianjur mangalami penurunan, bahwa terdampak Covid-19 di Minggu ini hanya 167 orang, dengan angka ini mengalami penurunan yang signifikan, bila di . . .
pikirancianjur.com- " Pemberlakuan Work From Home (WFH dalam mendukung PPKM di Provinsi Jawa Barat terhitung dari mulai 11 s/d 25 januari 2021, perangkat daerah dapat mengatur jadwal dan jumlah pegawai yang melaksanakan . . .
